Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘pemerintah’

Agenda Mobil Nasional Berikutnya

(Harian Kompas, 1997)

Dermawan Wibisono

TAHUN 1997 menjadi tahun penantian yang kesekian kalinya bagi
masyarakat akan hadirnya mobil dengan ‘harga yang terjangkau’.
Penantian panjang sebelumnya, kurang lebih 25 tahun, ‘hanyalah’
menghadirkan Kijang, yang pelan namun pasti harganya merambat naik
dari tahun ke tahun sejak berharga Rp 5 juta sampai saat ini mencapai
di atas Rp 35 juta. Pola yang sama ‘dengan sukses’ diikuti oleh Isuzu
Panther, dengan harga sekitar 20 jutaan pada awal peluncurannya, dalam
waktu kurang dari 5 tahun sudah menjadi 1,5 kali lipat dari harga
semula. Masyarakat berharap-harap cemas, jangan-jangan Timor, Maleo,
Mobil Bakrie atau merek lain yang ‘mengaku sebagai mobil nasional’
akan berperilaku sama.

Lalu apa artinya kebijaksanaan pemerintah dalam industri otomotif
kalau ternyata belum pernah mencapai sasaran yang diinginkan:
menciptakan mobil ‘murah’, sebagai sumber devisa negara dan menjadikan
industri otomotif sebagai lokomotif bagi industri manufaktur lainnya.

Pembenahan industri otomotif melalui berbagai macam peraturan yang
dikeluarkan pemerintah selama ini tampaknya baru sampai pada tahap
diagnosa terhadap gejala dari sebuah penyakit. Tetapi belum menjangkau
akar dari penyakit itu sendiri. Sebelum terjun dalam industri
otomotif, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman,
Swedia, Korea Selatan, Australia dan Kanada telah terlebih dahulu
membenahi industri dasarnya yang merupakan akar ‘penyakit’ dari
industri otomotif, yaitu ketersediaan bahan baku yang andal dan
kemampuan industri penunjangnya. Negara-negara ‘pengekor’ berikutnya
seperti Brasil, Argentina, India, Taiwan, dan Cina pun telah memiliki
industri bahan baku yang kualified sebelum menggeluti bagian yang
‘lebih ringan’ dari industri otomotif, yaitu konsentrasi sebagai
pemasok komponen.

Dua industri bahan baku
terpenting bagi industri otomotif adalah industri kimia dan peleburan
logam sebagai bahan utama komponen kendaraan bermotor. Jika kita
telusur lebih lanjut sampai saat ini, celakanya, Indonesia belum
memiliki struktur yang andal untuk kedua bidang tersebut.

Klaim yang dilontarkan sementara pihak dengan mengatakan bahwa
menghasilkan pesawat terbang yang terdiri dari puluhan ribu komponen
saja dapat kita lakukan, apalah artinya menggabungkan sejumlah kurang
dari 5.000 komponen untuk menjadi sebuah mobil, adalah bagus untuk
membangkitkan motivasi namun terlalu arogan dalam implementasi dan
tindak lanjutnya.

Industri otomotif bukanlah masalah gabung-menggabung komponen.
Produsen mobil seperti Nissan yang mensyaratkan cacat maximum
(defects) untuk part-nya sebesar 7 buah untuk setiap 1 juta produknya,
ternyata masih ‘kecewa’ dengan performansi pemasoknya dari Inggris.
Padahal Inggris merupakan salah satu kiblat industri logam dan kimia.
General Motor, Ford, dan Chrysler saling bekerja sama dengan membuat
panduan QS-9000 untuk pemasok-pemasok mereka dan diperkirakan
sepertiga dari pemasok traditional mereka akan terpental jika tidak
membenahi diri. Padahal para pemasok komponen Amerika tersebut
mendapatkan bahan baku mereka dari industri dalam negeri dengan
standard kualitas yang tinggi pula. Artinya, industri bahan baku
negara-negara maju pun masih menghadapi ‘gugatan’ dalam pasokannya ke
industri otomotif.

Analogi dari gambaran di atas adalah, sudahkah Krakatau Steel,
misalnya, mampu mensuplai bahan baku untuk chassis, cyllinder block,
cyllinder head, exhaust manifoldatau intake manifold? Adakah industri
pengecoran alumunium dalam negeri yang mampu menyediakan pasokan bahan
baku untuk mayoritas komponen yang lain dalam kualitas yang
dipersyaratkan oleh industri otomotif kelas dunia dengan harga yang
bersaing? Siapkah industri kimia kita mendukung penyediaan fiber yang
saat ini banyak dipakai sebagai pengganti kelangkaan logam? Dalam
skala yang ‘tidak terlalu penting’ namun menjangkau ke masa depan,
sudahkah industri cat kita membenahi diri dengan penyediaan cat
berpelarut air, bukan berpelarut minyak, yang mulai dikembangkan
berbagai industri otomotif untuk menciptakan produk ‘bebas’ polusi
(clean production systems)?

Tentu saja kita tidak harus menghasilkan produk tersebut sejak dari
bahan baku menjadi komponen mobil, semuanya sendiri. Tetapi kita perlu
memfokuskan diri pada sektor tertentu yang memiliki nilai tambah
paling besar dan menghindarkan diri dari ketergantungan yang
berkepanjangan. Selalu perlu untuk memulai membangun industri dengan
analisa dasar: membuat atau membeli? Semuanya dengan dasar untuk
kesejahteraan segenap masyarakat.

Penutup

Industri otomotif adalah industri yang sangat sensitif dalam hal
kualitas dan image serta menyedot investasi yang mahal untuk
penelitian dan pengembangannya. Selain itu daur hidup (life cycle)
produk otomotif semakin pendek, yang semula bisa bertahan 10 tahun,
semakin menciut menjadi 5 tahun dan akhirnya banyak yang menetapkan
hanya sebesar 3 tahun saja. Dalam industri otomotif, keuntungan dari
ongkos buruh yang murah tidak lagi menjadi primadona karena keuntungan
dari sektor ini akan dieliminir oleh faktor lain yang lebih penting,
yaitu ketersediaan bahan baku yang murah dan berkualitas.

Jika Indonesia konsisten dengan programnya mewujudkan mobil nasional,
maka pembenahan di bidang industri kimia dan pembentukan logam harus
segera menjadi prioritas garapan berikutnya. Keterlambatan penanganan
pada sektor ini akan mengakibatkan beberapa konsekuensi.

Pertama, ‘mobil nasional’ akan meluncur hanya di tahun-tahun awal
saja. Setelah itu, perilaku yang sama seperti pernah ditempuh Kijang
dan Isuzu Panther seperti dicontohkan dalam ilustrasi di awal tulisan
ini akan kembali terulang. Harga akan merambat naik akibat inefisiensi
produksi komponen (dengan bahan baku lokal, namun kualitasnya belum
andal atau bahan baku impor yang harus menanggung berbagai macam bea
dan depresiasi nilai rupiah).

Kedua, para prinsipal akan tetap sangat ‘jual mahal’ untuk
mempertaruhkan masa depan mereka dengan menyerahkan proses produksinya
kepada negara lain yang belum terbukti keandalannya dalam sektor
tertentu, terutama kualitas bahan baku maupun industri komponennya.
Selain itu, selama masih tetap terikat sebagai ATPM (Agen Tunggal
Pemegang Merek), kerja mewujudkan mobil nasional dalam lingkungan
semacam ini laksana menanti janji “akan memberikan kemerdekaan di
kemudian hari”.

Mewujudkan mobil nasional secara mandiri sejak disain produk awal
maupun rancang bangun pabriknya seperti yang ditempuh Maleo dan Mobil
Bakri adalah alternatif yang lebih ‘terjamin’ walaupun harus
mengerahkan resourcesyang sangat besar. Dengan catatan konsistensi
tetap terus terjaga, tidak berhenti hanya pada clay model, fiber
shape, prototypeyang asal bisa nongol pada perayaan tujuh belas
Agustus di Istana Negara saja. Mendapat applaus dari pengunjung, dan
setelah itu tak terdengar kelanjutannya. Atau jika produksi berlanjut
akan menghadapi kendala yang serupa dengan para pendahulunya. Semoga.

Iklan

Read Full Post »

 

https://www.mckinseyquarterly.com/Public_Sector/Management/Innovation_in_government_Indonesia_and_Colombia_2928


Innovation in government: Indonesia and Colombia


To become more responsive and effective, governments are experimenting with the way they monitor services (Indonesia) and work with the private sector to expand the economy (Colombia).

 

February 2012

Source: Public Sector Practice


McKinsey’s public-sector practice, under the editorial leadership of Eric Braverman and Nick Lovegrove, presents a collection of “snapshots” that capture people, places, and strategies now bringing about bold, rapid, broadly applicable management innovations in governments around the world. The series—based on field reporting and on interviews with officials, senior executives, academics, and nongovernmental organizations—examines sustained, significant initiatives to help governments become more effective and responsive rather than endorsing political choices that are not ours to make. We continue the series here with two entries: a report on Indonesia’s experiment with new ways to monitor government services, as well as an update on Colombia’s work with the private sector to expand the economy. Stay tuned for more insights later this year. For more information on innovation in government today, we invite you to visit the Innovation Navigator.


How Indonesia hears the voice of the people

The government is helping citizens on the street to monitor and verify the delivery of state services.

J. R. Maxwell and Adam Schwarz

 

Challenge: The Indonesian government must work to alleviate poverty, improve education, implement economic and financial reforms, stem corruption, address climate change, and control infectious disease—all while responding to natural disasters. Delivering these services effectively is essential to maintain confidence in democratic government at a time when the country is just 12 years removed from almost four decades of authoritarian rule. To address the challenges, the world’s fourth-most-populous country (and third-largest democracy) has to communicate in an open, reciprocal way with a heterogeneous citizenry of 245 million people, who speak dozens of local dialects and live in 30 provinces across more than 17,000 islands and three time zones.

Emerging solution: In December 2009, the government set up the Presidential Unit for Development Supervision and Control (UKP4) to monitor and verify the delivery of state services with the help of engaged citizens and to break bottlenecks among ministries. UKP4—led by Kuntoro Mangkusubroto, a former energy and mines minister who led Indonesia’s recovery after the 2004 tsunami, and reporting directly to the office of the vice president—provides real-time information on the state of Indonesia’s key economic, infrastructure, health, and poverty indicators. In November 2011, it launched a Web and SMS-accessible platform called the Public Participation Information System (LAPOR, its acronym in Indonesian, means “report”). The new unit lets citizens monitor and verify the delivery of government services in real time. Indonesia’s government also uses this information to improve the way it allocates public resources in areas ranging from education and health to energy and defense. In November 2011, for example, the Ministry of Public Works reallocated resources for its 2012 infrastructure action plan in the Aceh region after a citizen sent UKP4 an SMS text message about a bridge that hadn’t been rebuilt after it collapsed in June 2011.

LAPOR enables Indonesians to communicate with the national government through brief text messages, e-mails, online comments, or uploaded photos. To use mobile phones1 for these postings, users simply download an app that lets them send SMS text messages directly to UKP4.

When UKP4 receives a message, it conducts a preliminary verification through government databases and open-source research. After determining that further investigation is warranted, the unit posts a summary of the problem on LAPOR’s Web site (so that the public can view and provide additional commentary on it) and notifies the relevant government ministry. Ministry officials then follow up on the problem and may release a public statement explaining what they will do to fix it. Citizens have up to a month to monitor and verify this response. UKP4 refers to the ministry any additional comments received and closes the ticket if it doesn’t get any.

Two days after LAPOR launched, the 22-year-old computer programmer Arkka Dhiratara, one of the 24 members of the UKP4 team, logged on to its Web site at 6 AM. He saw more than 1,500 SMS messages for the unit to review before its next meeting with Indonesia’s vice president. The comments came from citizens all over the country, on topics ranging from traffic congestion in the capital, Jakarta, to the delayed reconstruction of a rural bridge. Dhiratara feels a sense of satisfaction about the decision to leave his successful Internet start-up last year to take a program-management position at UKP4. “Increased information to improve decision making remains key in a country so large and diverse,” he asserts, adding that “all software people like a challenge, and this is the challenge of my life.”

 

Dhiratara has been working on the SMS part of LAPOR’s Web site for months, and it is getting the response the team had hoped for, although the program wasn’t heavily advertised. He says that the reaction “was really inspirational.” LAPOR got so much attention in the early days “that a police commissioner in Jakarta approached me to find out how it could help him fight crime.” Dhiratara told the commissioner that he would provide a demonstration. “The next day, I sent an SMS to the LAPOR site with a photo of a car, with its license plate clearly visible, driving illegally in the bus lane.”

 

Indonesia had roughly 220 million mobile-phone subscribers in 2010. The many hundreds of messages the team received during the first few days of live action represented only the beginning of a robust two-way dialogue with citizens. The government acknowledges that given the country’s geographic diversity and large population, it must not only get citizen input on the delivery of services but also actively solicit that information instead of waiting for complaints to arrive. On occasion, UKP4 will even ask people in specific places to report on the way local governments deliver services: after determining which registered mobile-phone users are close enough to investigate, it can send them inquiries via SMS. As of November 2011, the government had agreements with two mobile-phone operators, Indosat and Vodacom, to disseminate these messages.

 

Last year, for instance, UKP4 asked the people of Fatukanutu, a rural village on the island of Timor, how a water supply system built by the Ministry of Public Works was functioning. It learned that the pipes had been installed, but the water wasn’t flowing. An investigation by UKP4 and the ministry found that a neighboring settlement had shut off the flow of water, believing that there wasn’t enough of it. The government brokered a deal between the two villages ensuring that both received water in a timely manner. This process embodies the important notion of a feedback loop: citizens ask for help, the government acts in response, and the citizens are kept informed, so they can verify the progress made. UKP4, says Dhiratara, “appears to be giving the public in rural areas—in particular, the islands—a voice in what’s happening.”

Read Full Post »

KEBIJAKAN INDUSTRI INDONESIA ?

 Oleh : Dr. Dermawan Wibisono

 

Proses privatisasi dan penjualan perusahaan-perusahaan Indonesia kepada pihak asing yang saat ini sedang sangat gegap gempita digalakkan dalam rangka mendapatkan dana segar untuk membenahi perekonomian Indonesia hendaknya dilakukan dalam kerangka kajian yang integratif dan komprehensif terhadap masa depan industri Indonesia dalam jangka panjang. Perlu dipilih sektor-sektor apa atau industri mana yang harus tetap menjadi milik Indonesia dan nantinya akan digunakan sebagai pusat keunggulan. Untuk itu pemerintah sewajarnya membuat kebijakan industri di masa depan yang jelas dan transparan sehingga tidak menyebabkan warga negara Indonesia, 5 – 10 tahun ke depan hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kebijakan industri merupakan salah satu kaki terpenting dari ketiga kaki pertumbuhan ekonomi nasional, selain dua kaki yang lain yaitu kebijakan fiskal dan moneter.

Laura D’Andrea Tyson dan John Zysman berpendapat bahwa peningkatan kekuatan kompetitif  industri-industri tertentu yang terutama mempengaruhi perekonomian nasional ditentukan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diterapkan pada level perusahaan.  Oleh karena itu menjadi sangat vital bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan mengembangkan kebijakan  yang menyangkut pembentukan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif (Tyson dan Zysman, 1983). Untuk tujuan itulah, di era Presiden Clinton, ditetapkan kebijakan industri negara yang bertujuan untuk mengamankan keuntungan kompetitif yang dinamis dalam ekonomi global bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (C. Johnson, 1984).  Hal ini dipicu oleh adanya  kesadaran baru bahwa kemampuan berkompetisi perusahaan di era globalisasi lebih merupakan masalah strategis yang terorganisir di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan bahkan pemimpin bagi industri-industri negaranya masing-masing dan hanya sedikit yang merupakan sumbangan dari produk itu sendiri yang saat ini sudah tidak mengenal batas negara dalam proses produksinya. Oleh karena itu, kebijakan industri dapat berlaku sebagai mekanisme vital yang secara permanen mengubah terminology kompetisi internasional dan mengubah struktur pasar (Thompson, 1989).

Konsep keunggulan komparatif yang dicapai melalui ketersediaan sumber daya alam, rendahnya upah buruh dan berlimpahnya pangsa pasar karena kuantitas konsumen telah lama ditinggalkan. Konsep yang lebih baru yang menyangkut keunggulan komparatif melalui kriteria-kriteria klasik lain semacam kekuatan kreativitas manusia, pengetahuan, tenaga kerja terdidik, bakat organisasi, kemampuan untuk memilih dan kemampuan untuk beradaptasi pun sudah tidak lagi difahami sebagai  sumbangsih dari alam yang tersedia dengan sendirinya, tetapi dapat dicapai melalui kualitas kebijakan publik seperti pendidikan, penelitian yang terorganisasi dan investasi dalam masalah social (C. Johnson, 1984), di samping kebijakan industri negara yang bersangkutan.

Kebijakan industri itu sendiri seharusnya bukan hanya merupakan tanggung jawab Departemen Perdagangan dan Industri semata, tetapi menyangkut lintas departemen dan lintas sektoral. Departemen-departemen di negara-negara maju saat ini bukan lagi hanya sekedar bertindak sebagai regulator saja tetapi juga menjadi fasilitator, dinamisator bahkan kreator-kreator bagi perkembangan seluruh bangsa. Dalam kerangka kebijakan industri nasional, maka job description dari pemerintah, minimal menyangkut hal-hal di bawah ini.

 

  1. Penciptaan dan eksploitasi pasar: terutama yang berhubungan dengan perdagangan antar negara (melalui sikap untuk memproteksi industri dalam negeri dan promosi ekspor) dan melalui kebijakan internal yang menyangkut monopoli, merjer dan mendukung industri-industri yang baru tumbuh.
  2. Kepemilikan industri, manajemen dan demokrasi: kebijakan pada skala sektor publik, hak-hak pekerja dan manajer, penetapan regulasi yang menyangkut kepentingan publik.
  3. Investasi untuk pabrik dan perkakas: yang menyangkut skala modal dan sumber permodalan, pemasok peralatan, distribusi geografis industri dan posisi perusahaan tersebut dalam keseluruhan peta industri.
  4. Struktur industri: mendorong investasi lokal melalui kerjasama dengan perusahaan multinasional dan mencari cara untuk menstimulasi serta memperkuat perusahaan-perusahaan kecil dan menengah.
  5. Industri baru: identifikasi area pertumbuhan yang akan datang dan menyediakan sarana pendukung yang diperlukan khususnya yang menyangkut industri masa depan semacam teknologi informasi, mikro-elektronika, bioteknologi, robot dan energi.
  6. Memfasilitasi proses restrukturisasi bagi industri-industri yang sedang surut maupun jenis-jenis usaha yang menjelang maghrib (sun set industry).
  7. Teknologi baru: mendorong penelitian dan pengembangan, diseminasi pengetahuan teknis dan ikut memperkenalkan produk-produk baru yang dihasilkan.
  8. Pemasok tenaga kerja: pendidikan dan pelatihan, yang menyangkut industri dan skil tertentu yang dapat pula dilakukan melalui pembentukan pola umum silabus untuk tujuan-tujuan khusus

 

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, lalu di bidang industri apa kebijakan harus dikembangkan? Idealnya memang seluruh tatanan industri harus tercakup dalam kebijakan tersebut. Namun jika kita telaah, ternyata begitu beragamnya area industri saat ini yang dapat dijadikan pijakan keunggulan ekonomi bangsa. Untuk bisa unggul dalam semua aspek, adalah merupakan hal yang mustahil. Menyadari hal tersebut, saat ini, banyak negara menetapkan fokus tertentu terutama yang menyangkut pengembangan teknologinya untuk mencapai keunggulan. Sebagai contoh Jepang, diantaranya, menitikberatkan pada elektronik untuk kebutuhan sehari-hari, Amerika Serikat fokus pada teknologi digital, ruang angkasa dan eksplorasi alam, Perancis menaruh perhatian besar terhadap biotechnology dan kehutanan, Inggris memberikan perhatian yang besar pada robot, medis dan bioengineering, Selandia Baru fokus pada pertanian dan peternakan, Singapura fokus pada intelejensi buatan dan pemrosesan informasi, dan Hongkong konsentrasi pada perbankan.

Lalu di bidang industri apakah Indonesia akan mengembangkan diri ?

Pertanyaan sederhana yang membutuhkan kajian kompleks untuk menjawabnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menata ulang industri Indonesia dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Contoh pengelompokan industri adalah seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat  yang tertera pada Standard Industrial Classification of Industrial Activities (Central Statistical Office, 1992). Industri tersebut dikelompokan menjadi sektor-sektor: pertanian dan kehutanan; perikanan; pertambangan;  manufaktur; kelistrikan, gas, air; konstruksi, eceran, hotel dan restoran, transport, penyimpanan dan komunikasi; keuangan; real estate; administrasi publik; pendidikan; kesehatan; pelayanan sosial dan individu, dan seterusnya.

Dari list tersebut, kemudian dikaji masing-masing sumbangannya terhadap berbagai faktor seperti devisa negara, penyerapan tenaga kerja, keterkaitan dengan rantai sektor yang lain, distribusi kewilayahan dan sebagainya. Sebagai contoh, jika fokus diarahkan dalam konteks kebijakan untuk meningkatkan kemampuan kompetisi internasional, kita membutuhkan fokus pada sektor-sektor yang memproduksi secara langsung barang yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional dan sektor yang lain menjadi aktor pendukung saja.  Sebagai contoh, Inggris telah lama memfokuskan diri pada industri inti yang berorientasi ekspor. Secara historis inti bisnis terletak pada industri manufaktur. Industri manufaktur secara luas mencakup bidang-bidang: tekstil, perkakas, moda transportasi, permesinan, baja dan logam, industri kimia, dan mineral. Fokus pada pengembangan sektor manufaktur didasari pada alasan bahwa manufaktur merupakan penyumbang ekspor terbesar Inggris yaitu 83.9 % dari keseluruhan ekspor pada tahun 1973 dan menurun menjadi 65.9 % sepuluh tahun kemudian (Foremen-Peck, 1991). Alasan kedua adalah karena industri jasa sulit diekspor dan industri manufaktur merupakan pemicu bagi pengembangan industri jasa melalui aktivitas perdagangannya.

Setelah fokus industri yang akan dikembangkan ditetapkan, maka disusunlah paket-paket kebijakan yang mendukung sektor terpilih tersebut. Paket-paket tersebut dapat terdiri dari banyak hal yang dapat mencakup kebijakan yang berkait langsung dengan industri itu sendiri maupun kebijakan yang tidak secara langsung menyangkut, namun memberikan pengaruh yang signifikan pada jangka waktu tertentu. Dalam lingkup konseptual, pemerintah dituntut untuk menyediakan lingkungan makro ekonomi yang stabil sehingga perusahaan mampu membuat perencanaan jangka panjang dengan penuh keyakinan; menciptakan pasar yang bekerja secara efisien; meningkatkan pendapatan atas pajak yang dapat mendorong perkembangan perusahaan dan memperbaiki nilai-nilai pelayanan dalam sektor publik;  menyediakan kerangka hukum/ aturan main untuk mengurangi ketidakpastian tetapi tidak menghambat inovasi. Sedangkan dalam lingkup teknis, kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain :

 

1.    Mendukung peningkatkan pendidikan kejuruan, pelatihan dan program magang yang dimonitor oleh Departemen Perdagangan dan Industri bukan oleh Departemen Pendidikan.

2.    Mendorong inovasi melalui sistem hibah-hibah dana terbatas namun berhasil guna, menjalin hubungan yang lebih baik antara industri dan universitas

3.    Membantu industri kecil melalui perluasan jaringan bisnis

4.    Memperkuat pengembangan industri regional

5.    Peningkatan dana penelitian dan pengembangan

6.    Menetapkan target produktivitas nasional, ekspor dan pangsa pasar pada perdagangan dunia

7.     Mengelola semacam Bank Pengembangan Bisnis yang berfungsi sebagai media  pengembangan industri berprospek

8.      Menyediakan informasi dan mempromosikan praktek-praktek bisnis terbaik di dunia

Read Full Post »

Gap, Missing Link dan Orang-orang Kalap

 

Oleh : Dr. D. Wibisono

 

Tahun 2000 telah kita lewati delapan tahun lamanya. Tahun yang meninggalkan berbagai macam hal dan sampai saat ini baru sedikit sekali berkurang intensitasnya: bom-bom yang meledak di berbagai kawasan, ketegangan antar elit pemegang kekuasaan, nilai rupiah yang naik turun tak terkendalikan dan segunung persoalan sosial–ekonomi yang tak kunjung terselesaikan. Menjelang tutup tahun pada tahun 2000 tersebut dan ternyata berlangsung tiap tahun sampai saat ini, diberitakan cafe-cafe dipadati pengunjung, walau untuk meneguk segelas minuman harus membayar Rp. 100.000.  Jalan menuju kawasan Puncak macet sepanjang 25 km sebagai pertanda banyaknya warga yang melewatkan tahun barunya dengan menginap di villa-villa yang tidak murah. Pesta-pesta old and new digelar di hotel-hotel berbintang, dan pengunjung pun penuh sesak di dalamnya. Sementara itu di kawasan lain masih banyak warga yang tinggal di kamp-kamp pengungsian yang memprihatinkan baik akibat bencana alam maupun pertikaian yang tak kunjung padam. Jangankan untuk meneguk segelas minuman seharga Rp. 100.000, minum air bersih pun masih merupakan impian. Jangankan tinggal di villa-villa, tenda-tenda yang berimpitan pun bukanlah milik mereka. Jangankan berpesta di hotel berbintang, banyak diantaranya hanya dapat berbaring di tanah lapang untuk mengamati bintang-bintang yang berkerjap-kerjap muram dilangit sana, sepanjang malam dan malam berikutnya.

 

Mengamati dua fenomena tersebut di atas, tampak dua kutub yang saling berseberangan. Seolah-olah kedua belah pihak tidak menetap di sebuah negara yang sama. Hal itu akan semakin kontras lagi bila kita cermati fenomena-fenomena yang lain. Kita tampak seperti bangsa yang terpisah. Tidak ada garis keterkaitan di antaranya. Terdapat missing link, rantai yang hilang di antara berbagai lapisan masyarakat. Terdapat gap yang cukup dalam dan lebar. Gap dalam berbagai hal. Gap dalam memandang persoalan kebangsaan, gap dalam sikap kenegarawanan, gap dalam mempraktekkan ketatanegaraan, gap dalam akidah yang dipegang dan dipraktekkan dalam  kehidupan, gap dalam pola dan gaya hidup, dan masih banyak lagi gap yang lain. 

 

Gap dalam memandang persoalan kebangsaan

 

Dalam kurun tiga kali pergantian presiden yang telah kita alami berapa hari Presiden beserta rombongannya telah menghabiskan hari kerja berkunjung ke luar negeri dari 365 hari masa pemerintahannya setiap tahunnya. Belum lagi dengan delegasi DPR, DPRD, Pemda yang terus dan tetap tidak pernah malu untuk melakukan study banding ke luar negeri itu. Tampaknya orang-orang  yang memegang tampuk kekuasaan di berbagai level memandang bahwa sektor luar negeri merupakan prioritas utama dalam menegakkan legitimasi, kewibawaan pemerintah dan percepatan pemulihan ekonomi negara. Pemerintah memandang bahwa bantuan luar negeri adalah lokomotif perbaikan kondisi bangsa. Sementara itu khalayak yang lain memandang bahwa penyelesaian persoalan dalam negeri lah yang akan menarik datangnya investasi dari luar negeri tersebut. Adalah non sense investor akan menanam modalnya jika tidak terdapat kepastian hukum, kestabilan kondisi sosial masyarakat, didukungnya pemerintah oleh seluruh lapisan masyarakat, dan sebagainya. Sungguh dua sudut pandang yang kontras dan melahirkan gap yang lebar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.

 

  

Gap dalam Sikap Kenegarawanan

 

Presiden adalah publict figure, di mana segala ucapan, pikiran dan perbuatannya sering dipandang oleh masyarakat luas : “Harus seperti yang diinginkan” masyarakat pemilihnya. Rakyat Inggris ingin bahwa Lady Diana almarhumah harus selalu tampil anggun, tidak seronok dan norak. Dan walaupun beliau merasa lelah untuk harus selalu mewakili keanggunan itu, toh dilakukannya juga sehingga mendapatkan tempat sebagai Ratu di Hati. Masyarakat Amerika Serikat yang terkenal dengan semboyan kemerdekaan pribadinya pun masih menginginkan Presidennya bebas dari sekongkol, selingkuh dan kebohongan. Dan ketika salah satu presidennya melakukan kebohongan itu, sebagian masyarakat memandangnya tak lebih dari seorang Pinokio. Tuntutan untuk berperilaku sesuai dengan sakralnya jabatan presiden tampaknya bukan monopoli negara barat.  Itulah agaknya jauh-jauh hari para kandidat Presiden Indonesia memake up dan memasarkan dirinya melalui berbagai media dengan belanja iklan yang luar biasa agar memenuhi syarat menjadi ‘public figure’ tersebut.

 

Gap dalam Mempraktekkan Ketatanegaraan,

 

Sudut pandang yang menilai bahwa hangusnya anggaran merupakan tolok ukur yang buruk  bagi pelaksanaan perencanaan memang harus diberantas. Sudut pandang tersebut mendasarkan bahwa proses perencanaan bersifat statis. Kalau sudah dianggarkan dan tidak digunakan berarti harus hangus. Kalau hangus berarti pelaksananya yang bodoh. Untuk itu anggaran harus selalu habis digunakan, walaupun untuk apa saja. Toh pedagang kuitansi dan stempel ada di mana-mana. Dalam sudut pandang ini tidak mempertimbangkan aspek efisiensi usaha, efektivitas pelaksanaan rencana dan terlebih lagi dinamika kondisi yang dapat menjadi umpan balik dari sebuah program. 

 

Gap dalam akidah yang dipegang dan praktek kehidupan,

 

Bulan Puasa sebentar lagi datang menjelang.Bulan yang penuh rahmah tersebut diharapkan menjadi starting point perbaikan akhlak dan perilaku bagi segenap anggota masyarakat di seluruh lapisan. Tak kurang-kurang wejangan, nasehat dan khutbah berkumandang, ditayangkan melalui media cetak on paper maupun on line, TV dan radio menghadirkan para ustadz yang mumpuni di bidangnya, perkumpulan pengajian RT, RW, mahasiswa rajin mengadakan aktivitas di bulan itu. Namun masyarakat di lapisan yang lain tetap saja teguh dengan budaya kekerasan dan pemalakan. Sehabis bulan yang penuh maghfiroh itu, tempat-tempat hiburan malam tetap buka seperti sedia kala, cafe-cafe dengan budaya bebas tetap penuh dengan pengunjung. Tampaknya masyarakat membuat garis pemisah antara bulan itu dengan bulan yang lain. Tahanlah untuk bulan itu saja, bulan yang lain boleh lah anda kembali seperti sedia kala. Tidak ada improvement dalam tataran kehidupan sosial. Dalam terminologi manajemen, barangkali ini yang dinamakan individual learning that do not affect on learning organization.

 

Gap dalam Pola dan Gaya Hidup

 

Jika kita mencoba untuk survey penggunaan teknologi informasi yang paling populer dewasa ini, khusunya bagi masyarakat kelas menengah Indonesia, niscaya hipotesis ini patut dibuktikan kebenarannya : bahwa penggunaan paling banyak media internet adalah untuk chating dan surfing on just for fun. Cunsumtive activities. Dalam mengakses media online dan tayangan berbagai media yang lain pun terdapat gap dan missink link. Adalah sangat mencemaskan hidup di Indonesia, seolah-olah harus siaga untuk meletusnya social revolution jika kita mengakses Tempo, Indopubs, Detik.com, Media Indonesia, Adil dan berbagai macam media politik yang lain. Namun hidup di Indonesia ini sungguh nikmat dan menjanjikan surga dunia jika kita mengikuti gaya hidup yang dipajangkan Swa Sembada, Popular, Bintang, Mode. Atau hidup di Indonesia adalah makan-makanan yang enak dan rumah yang sejuk jika kita mengakses Femina, Kartini, atau media wanita yang lain. Atau mungkin yang benar adalah hidup di Indonesia sebenarnya ringan-ringan saja dengan cukup mengintip tatanan kamar celebritis, dandanan rambut WestLife, atau goyang Britney Spears di majalah semacam Gadis, Nona, Hai atau yang lain. Dan masing-masing media memiliki fans fanatiknya.

 

Para politisi boleh sibuk dengan manuver ini-itu baik untuk kepentingan ‘rakyat’ atau perut sendiri, para pengamat boleh membolak-balik beratus referensi untuk mengkritisi, para ibu rumah tangga boleh asyik  dengan tayangan sinetron yang menebar mimpi setelah menyadari bahwa mimpi mereka semasa gadis ternyata menjauh seiring dengan belum berhasilnya reformasi, para bapak boleh sibuk dengan menghitung hari apakah kantor tempatnya bekerja sebentar lagi akan dilikuidasi. Di Indonesia, semuanya serba boleh, asal tidak saling mengganggu kepentingan masing-masing. Karena kita toh seperti himpunan masyarakat yang dalam diagram venn membentuk irisan yang tipis sekali. 

 

Irisan itu baru menebal jika sudah memasuki kepentingan bersama. Sayangnya kecenderungan penebalan irisan itu sering direpresentasikan dalam sikap yang negatif. Marah. Marah merupakan symptom atau gejala dari hal yang lain, yang mendasari emosi. Warga negara seringkali merasa marah ketika mereka frustasi, yaitu saat mereka pikir pemerintah secara tidak fair mencegah mereka untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Orang-orang akan merasa sangat marah jika mereka kehilangan muka, ketika mereka merasa dimanipulasi, diabaikan, dihina, dibuat tampak tolol atau diperlakukan tidak pada tempatnya. Dalam sebuah study komprehensif tentang rasa marah, 64 % orang-orang marah dilaporkan berperilaku agresif untuk dapat memperbaiki image diri mereka yang rusak atau untuk meningkatkan rasa pengakuan diri mereka (Stein, 2000).

 

Kemarahan itu sedikit banyak mulai tergambarkan dengan makin maraknya perlikaku pembunuhan sadis dalam masyarakat hanya karena permasalahan yang sepele. Orang-orang dapat sedih hanya karena mereka tidak tahu besok harus makan apa sedangkan para penyelenggara negara jalan-jalan saja, bahwa mereka kelihatan tolol sewaktu mereka memberikan kesaksian, atau geram karena komunitas mereka tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ketika warga marah, dengan kata lain, jangan diambil hati, tetapi coba identifikasikan sumber-sumber yang sebenarnya yang membuat mereka marah. Pemerintah dapat meminimalkan perasaan frustasi dan akibat dari kemarahan tersebut dengan membuat kepastian bahwa warga negara memiliki harapan yang realistik. Dengan perencanaan dan beberapa taktik pendekatan interpersonal yang cerdik, pemimpin pemerintahan dapat menghindarkan meledaknya emosi dari warganya dan mencegah perilaku yang merusak yang mengganggu jalannya pemerintahan. Salah satu hal kecil yang penting untuk ditempuh adalah menghilangkan berbagai gap dan missing link di atas.

Read Full Post »

BUMN sebagai lokomotif kemajuan?

 

Oleh : Dr. Dermawan Wibisono

 

Dalam seminar Asosiasi Program MM/MBA se Indonesia di Jogjakarta tanggal 26 Juli 2008 di MM UGM yang lalu salah satu presenter mengkritisi bahwa dalam industri telekomunikasi di Indonesia, warga negara Indonesia akhirnya hanya menjadi pelengkap penderita dengan menjadi penjual voucher saja karena provider, operator, penyedia technology dan supporting facilties mayoritas dikuasai orang asing baik secara financial maupun CEO pengendalinya.

Ditambah dengan krisis listrik, kelangkaan BBM, amburadulnya penyediaan air bersih, maka lengkap sudah penderitaan dan tidak salah pula tudingan bahwa ternyata tidak mudah mendapatkan dan menempatkan para eksekutif yang piawai sebagai penghela perusahaan pemerintah maupun daerah padahal niat semula mendirikan perusahaan tersebut adalah menjadikannya sebagai lokomotif kemajuan bangsa. Jadi tampaknya harus bersiap-siap lagi untuk menyambut datangnya imperialisme baru berupa penguasaan modal, sumber daya dan posisi strategis yang akan menentukan hajat hidup orang banyak. Lalu kemana saja para CEO BUMN kita selama ini? meeting? ceremoni? lobby?, main golf? Atau justru terlalu banyak orang cerdik pandai di BUMN itu? Seperti yang dilansir oleh Dahlan Iskan dari Jawa Pos grup yang menolak memiliki orang pintar lebih dari 5% di perusahaannya, karena terlalu banyak orang pintar menyebabkan tidak ada yang bekerja. Yang ada hanya rapat, adu konsep, argumentasi dan tak pernah ada eksekusi.

Pergantian pemerintahan di manapun lajim diikuti dengan pergantian personil-personil kunci dalam berbagai tataran pemerintahan, kelembagaan, maupun perusahaan-perusahaan di mana negara memiliki saham dan kepentingan. Setelah lokomotif pertama yaitu penyusunan kabinet yang menarik gerbong-gerbong berisi para partisan masing-masing kontestan dalam struktur departemen, maka gerbong berikutnya yang selalu akan ikut dalam perjalanan membawa misi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan adalah sektor BUMN. Dalam kerangka itulah pergantian direksi BUMN selalu menyemarakkan media masa dengan sebagian di antaranya menerbitkan kecemasan dan kekhawatiran. Kekhawatiran banyak pihak, bahwa pengangkatan para direksi tersebut adalah usaha bagi-bagi kekuasaan, implementasi spirit partisan, dan politisasi jabatan patut mendapatkan perhatian yang seksama. Apalagi menjelang pemilu biasanya isu-isu sensitif semacam penitipan kader, sumber cash-flow partai dan sebagainya selalu menjadi sorotan semua pihak.

Pada sektor perbankan, pemerintah telah mencoba mengantisipasinya melalui mekanisme fit and proper test. Hanya agaknya perlu untuk mempublikasikan secara luas kepada masyarakat apa yang menjadi materi test tersebut secara rinci yang mencakup kriteria, variabel penilaian dan system scoring yang diberlakukan. Di satu sisi, publikasi ini akan mendorong individu-individu yang jeli, yang akan ikut dalam proses seleksi, untuk bersiap-siap dengan memperlengkapi diri menggunakan berbagai cara  agar lulus saringan. Sehingga dikhawatirkan hasil tes tidak lagi valid karena mekanismenya telah diantisipasi sejak dini.  Di lain pihak, publikasi ini dapat merupakan salah satu sarana transparansi dan mendidik masyarakat untuk ikut berpartispasi dalam proses demokrasi dan kompetisi yang sportif di berbagai bidang. Selain prosedur fit and proper test tersebut, belum terdengar lagi kriteria yang gamblang terhadap pemilihan para direksi BUMN bidang yang lain.

 Kriteria global yang selalu dikutip media masa yang berkaitan dengan pemilihan direksi adalah yang menyangkut track record,  menguasai bidang bisnisnya, moral, imtaq, akseptabilitas, kapabilitas,  dan sebagainya yang hanya terdengar samar-samar, mengandung dan mengundang interpretasi yang subjektif. 

Track record merupakan kata yang saat ini paling popular dan sering digunakan di banyak segi terutama yang menyangkut penilaian terhadap individu. Hanya sayangnya, penggunaan kriteria track record mensyaratkan bahwa kondisi perusahaan, lingkungan yang dihadapi, dan kemampuan seseorang itu bersifat linier. Padahal, tidak demikian halnya dengan dunia bisnis yang dihadapi Indonesia di masa lalu dan di masa datang. Individu-individu yang berhasil di masa lalu dalam dunia bisnis di Indonesia, benarkah itu berkat kemampuannya? Mengingat, secara ekstrim, tatanan bisnis masa lalu Indonesia tidak berdasarkan atas azas fairplay. Belum lagi jika kita mengkaji lebih dalam bahwa mayoritas perusahaan di Indonesia hanya menjalankan skenario-skenario yang sudah ditetapkan oleh pihak prinsipal, jika itu perusahaan multi nasional. Atau mengikuti saja sistem dan prosedur teknis yang dipersyaratkan pemasok manca negara (BUMN produksi). Atau bahkan beberapa BUMN hanya menjadi sekedar regulator atau administrator saja. Jadi, track record, jika tidak dikaji secara cermat justru akan menjadi variabel penilaian yang menyesatkan.

Menguasai bidang bisnis merupakan kriteria lain yang perlu dipertajam. Bidang bisnis bergerak sangat cepat berkat perkembangan teknologi. Jika yang dimaksud adalah penguasaan teknis bidang-bidang yang hanya merupakan inti usaha saat ini, maka yang diperlukan bukanlah level direktur, tetapi level manager. Perlu dibedakan bahwa pada saat kita memilih seorang direktur, maka yang menjadi persyaratan adalah bahwa kita memilih seorang leader bukan seorang manager. Terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara leader dan manager, yang masing-masing diperlukan pada levelnya untuk saling melengkapi. Tetapi jika penempatannya terbalik, misalnya menempatkan kualifikasi manajer untuk seorang direktur maka perusahaan tidak akan kemana-mana, kecuali rutinitas dengan performansi usaha yang sebegitu saja.

           Moral dan imtaq adalah dua besaran lain yang paling abstrak. Sulit diukur kecuali efek yang ditimbulkannya. Tentu saja catatan semacam tidak pernah menggelapkan uang perusahaan, belum pernah dihukum karena tindak pidana lain, dan sebagainya sudah bukan merupakan kriteria lagi tetapi persyaratan dasar di mana setiap individu harus sudah lulus terlebih dahulu.

Kriteria akseptabilitas selama ini belum pernah dijabarkan secara rinci dalam pelaksanaannya. Adalah sungguh ironis mensyaratkan aspek akseptabilitas, tetapi domain yang dituju tidak diberikan hak suara untuk mengungkapkan kepenerimaannya. Jika kita ingin menerapkan kriteria ini maka sebaiknya dijabarkan secara rinci keinginan shareholder dari perusahaan yang dimaksud: pemerintah, masyarakat, karyawan perusahaan yang dimaksud, pemasok, pelanggan dan bagaimana masing-masing pihak ini ditampung aspirasinya. Idealnya adalah menggunakan cara penyebaran kuesioner kepada shareholder tersebut sesuai dengan proporsinya. Namun hal ini tampaknya belum menjadi budaya di Indonesia. Yang sering dilakukan adalah melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Namun mekanisme ini mengandung kelemahan yang mendasar. Pertama, pemegang saham merupakan penerapan sistem perwakilan yang di Indonesia praktek perwakilan ini masih selalu dibayangi dengan loby-loby dan konvensi yang seringkali malah meleset dengan amanat yang harus diemban oleh para wakil tersebut. Kedua, pihak internal perusahaan (karyawan) tidak mendapatkan proporsi suara yang memadai. Biasanya wakil karyawan dalam mekanisme tersebut sudah lebih dekat dengan ‘keinginan  atasan’ dari pada ‘aspirasi bawahan’. Padahal, direksi yang nantinya akan diangkat, sehari-hari harus bertugas memberdayakan para karyawan tersebut.

            Kapabilitas merupakan kriteria yang sangat luas. Jika kita mengacu bahwa pada tahun 2003, persaingan global telah dimulai, maka pemilihan para direktur ini hendaklah memenuhi persyaratan globalisasi dimaksud. Moran dan Riesenberger (1994) telah melakukan penelitian terhadap 1993 profesional yang mengelola perusahaan secara global dan melakukan kajian pada 1.000 buah buku dan artikel yang dipublikasikan antara 1987 sampai dengan 1993 dan menyimpulkan bahwa terdapat 10 kompetensi yang harus dimiliki seseorang yang akan menjadi profesional global, yaitu :

  1. Memiliki pola pikir global yang diantaranya meliputi kepakaran di bidang  umum yang didasarkan atas wawasan yang luas jadi justru bukan merupakan kepakaran di bidang yang sangat spesifik semacam marketing, accounting, finance, production, dsb
  2. Memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai sesama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda
  3. Berorientasi jangka panjang
  4. Memiliki kemampuan untuk menciptakan sistem pembelajaran
  5. Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran organisasi
  6. Memiliki kemampuan untuk memotivasi karyawan agar tampil dengan kemampuan terbaik.
  7. Memiliki ketrampilan negosiasi dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara kolaboratif
  8. Memiliki kemampuan untuk memimpin dan berpartisipasi secara efektif dalam kelompok multi kultural
  9. Memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai dan asumsi-asumsi individu yang unik.
  10. Mampu menggambarkan budaya organisasi dan bangsa lain dengan akurat.

 

Selain memenuhi kriteria sebagai profesional yang berorientasi global seperti tertera di atas, seorang direktur juga harus memenuhi syarat sebagai pemimpin (leader) yang memiliki karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik utama seorang leader yang merupakan kunci sukses untuk persaingan di masa datang telah dirumuskan oleh Simons dan kawan-kawan (1993) sebagai berikut :

  1. Memiliki visi dengan perspektif yang luas, jelas, dan menjangkau ke depan.
  2. Memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visi pribadi maupun organisasi, ekspektasi dan tanggung jawab
  3. Secara personal memiliki penampilan yang meyakinkan
  4. Seorang yang realistis
  5. Berkeyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan, oleh karena itu leader haruslah seorang yang suka mendelegasikan
  6. Berorientasi pada pelayanan yang melihat pegawai dan bawahannya  sebagai pelanggan bukan sebagai pelayan.

 

Tentu saja tidaklah mudah untuk mendapatkan semua karakter profesional dan leader tersebut sempurna pada seorang individu. Usaha optimal yang dapat  dilakukan adalah dengan melakukan trade-offs terhadap berbagai kriteria berdasarkan pembobotan tertentu disesuaikan dengan karakteristik perusahaan yang nantinya akan dikelola.  Namun mengingat, saat ini merupakan periode awal pemilihan direksi yang berbeda dari periode 32 tahun yang lalu, ada baiknya penetapan mekanisme pemilihan direksi ini membakukan pola yang disusun secara cermat. Hal ini mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan kunci sukses persaingan di masa depan.

Jeffrey Pfeffer (1994) menyatakan bahwa sumber-sumber kesuksesan  tradisional semacam produk dan teknologi proses, pasar nasional yang diproteksi, akses terhadap sumber-sumber finansial dan skala ekonomis hanya akan memberikan keuntungan yang semakin kecil jika dibandingkan dengan penerapan terhadap hal yang sama pada masa lalu. Hal yang lebih utama dan penting saat ini adalah pengembangan budaya organisasi dan kemampuan untuk menciptakan dari individu-individu yang dikelola dengan baik. Perusahaan yang dikelola berdasarkan kemampuan pengembangan sumber daya manusia tersebut akan mendapatkan kesuksesan yang bertahan lama. Jika sumber daya ini tidak dikelola secara benar, maka kemampuan berkompetisi perusahaan akan hilang. Pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri dalam perusahaan sangat ditentukan oleh jajaran direksi dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itulah, pemilihan direksi puluhan BUMN memegang peranan yang strategis, kecuali kita masih bersedia untuk menahan lapar dan derita lebih lama lagi. Karena sampai saat ini, dari >120 BUMN yang dimiliki Indonesia, tampaknya < 15 BUMN yang bisa membukukan untung dan menyumbang bagi keuangan negara. Yang lain masih membebani dan menjadi benalu bagi Republik, walaupun jangan terkejut, jika hadir dalam pertemuan dengan para direksi tersebut, boleh saja BUMN yang dikomandoi rugi, tapi para CEO tetap saja minimal mengendarai Toyota Camry terbaru.

Read Full Post »

Mengukur Kinerja Pemerintah

Oleh: Dermawan Wibisono

 

Pendahuluan

 

Sidang Tahunan MPR yang biasanya menelan biaya lebih dari  Rp 15 milyar setiap sidang, yang kadang kala (atau pernah) dimeriahkan dengan adu pukul sebagian anggotanya di podium, dan seringkali meninggalkan berbagai agenda penting yang masih belum juga selesai dikerjakan setiap habis sidang, perlukah diadakan? Di dalam gedung yang megah itu, para elit wakil rakyat biasanya masih terus sibuk membicarakan hal-hal yang berkutat pada tataran konseptual kenegaraan. Sibuk pada tataran ideal. Di lain pihak, dalam kehidupan riil, rakyat yang mereka wakili masih harus berkutat dengan agenda hidupnya yang belum juga beranjak dari terpenuhinya dengan layak sandang, pangan, papan, lapangan pekerjaan, keamanan dan keadilan. Terdapat dua hal yang tampaknya belum menunjukkan titik temu.

Mengamati fenomena yang telah menjadi agenda rutin tersebut, tampaknya masih ada pertanyaan mendasar yang perlu dicarikan jawabnya dan yang bisa kita ambil hikmahnya: perlukah  Sidang Tahunan-MPR tersebut dilakukan kalau ternyata produk dan aktivitasnya tidak menjawab kebutuhan riil yang ada? kalau memang perlu diadakan sebaiknya agenda apakah yang perlu disidangkan? Haruskah diselenggarakan setiap tahun dengan biaya – dari hutang – yang tidak sedikit itu? Apakah dalam sidang tersebut pemerintah sebaiknya menyampaikan laporan pandangan mata ataukah merupakan pihak yang harus menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pemerintahan? Bagaimana pihak MPR menilai kinerja pemerintah dalam laporan yang disampaikan dalam waktu yang singkat dan, sudah hampir pasti, berisi hal-hal yang baik-baik saja? Apa tolok ukur menilai kinerja pemerintah dalam sidang tersebut? Berbagai pertanyaan tersebut memerlukan jawab dari berbagai sudut pandang. Tulisan ini menyoroti dari salah satu sudut pandang paling mendasar yaitu diperlukannya metode pengukuran kinerja pemerintah yang standard, akurat, objektif.

 

Metode Pengukuran Kinerja

 

Manajemen kinerja pemerintahan yang meliputi perancangan sistem, pendeklarasian variabel, mekanisme penerapan, proses pelaporan serta evaluasi dan tindak lanjut yang mencakup efisiensi, kualitas dan efektivitas program pemerintah merupakan topik yang hangat  dikupas di Amerika Serikat sepuluh tahun yang lalu (Blodgett and Newfarmer, 1996; Curcio, 1996; Martin & Kettner, 1996; Tracy, 1996) baik di level pemerintah federal, negara bagian maupun pemerintahan lokal setingkat kota madya.

Penerapan manajemen kinerja pemerintahan ini didorong oleh empat kekuatan utama yaitu The Government Performance and Results Act of 1993 (GPRA), The National Performance Review (NPR), Usaha tolok banding (benchmarking) yang dilakukan oleh negara bagian dan komunitas masyarakat, dan laporan yang diminta oleh The Governmental Accounting Standards Board (GASB).

GPRA menuntut semua lembaga pemerintahan melacak dan melaporkan kinerja program-program yang dicanangkan dengan penekanan utama pada efektivitas hasil yang dicapai. GPRA ini menjadi kekuatan penekan utama yang paling penting yang menghendaki adanya pengukuran kinerja pemerintahan karena merupakan hukum yang ditetapkan di level negara federal.

NPR merupakan penjelmaan dari gerakan untuk ‘menemukan kembali praktek pemerintahan yang benar’ (reinventing government) yang merupakan kekuatan utama lain dalam mempromosikan pengukuran kinerja. Prinsip dasar dari gerakan ini adalah semboyan yang dijiwai oleh “apa yang dapat diukur, itulah yang sudah dikerjakan oleh pemerintah”(Osborne & Gaebler, 1992).

Kekuatan utama lain yang mempromosikan penggunaan pengukuran kinerja adalah adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh beberapa negara bagian dan komunitas masyarakat untuk melakukan tolok banding (benchmarking) atas kinerja yang sudah dicapai di masing-masing lokaliti. Tolok banding (benchmarking) dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara produk, pelayanan, proses kerja dan berbagai ukuran lain terhadap praktek terbaik yang terkait (Spendolini,1992). Beberapa negara bagian (misalnya Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Maine, Minnesota, Nebraska, New Mexico, North Carolina, Oregon, Utah) telah mengembangkan atau sedang mengembangkan tolok banding pada berbagai variabel pemerintahan untuk diterapkan pada seluruh atau sebagian negara bagian tersebut. Tiga program utama yang telah dikenal baik di antaranya adalah Oregon Options, Minnesota Milestones dan Florida Benchmarks.

Lembaga terakhir yang mempromosikan pentingnya penerapan manajemen kinerja di sektor pemerintahan adalah GASB yang mensyaratkan setiap pemerintah negara bagian untuk melaporkan efisiensi, kualitas, dan efektivitas pencapaian program mereka. Pelaporan itu meliputi antara lain: pemenuhan pelayanan dalam hal efisiensi program yang dihasilkan, kualitas dan efektivitas program, serta rasio antara usaha pelayanan yang telah dilakukan pemerintah dengan hasil pelayanan yang dinikmati masyarakat.

 

Kondisi di Indonesia 

 

Dibandingkan dengan proses penilaian kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan di Amerika Serikat seperti yang dibahas dalam paragraf di atas, di negara kita, penilaian kinerja pemerintah masih meninggalkan lobang yang cukup besar. Kontroversi pergantian kepemimpinan di Indonesia gaungnya masih terasa. Aturan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar yang hanya mensyaratkan pergantian Presiden karena alasan meninggal dunia, berhalangan tetap dan atau melanggar undang-undang serta haluan negara dirasakan oleh sebagian besar masyarakat memiliki kelemahan yang cukup mendasar.

Pada  kondisi negara yang normal, di mana sistem di segala bidang sudah tertata baik, misalnya sistem demokrasi dan perundangan, sistem peradilan, sistem bisnis dan sebagainya seperti di negara maju, persyaratan pergantian presiden seperti yang tertera dalam Undang-undang Dasar itu tidak menimbulkan masalah. Lain halnya dengan kondisi seperti yang dialami Indonesia saat ini, di mana bukan saja sistemnya masih banyak yang belum tertata tetapi  krisis multi dimensi yang dihadapi menuntut pemerintah untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (extra ordinary) sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Hal ini disebabkan, jika hanya digunakan batasan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar seperti saat ini, pemerintah yang ‘tidak melakukan apa-apa’ asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara tetap berhak untuk bertahan sampai akhir masa jabatan. Padahal kondisi masyarakat saat ini yang sudah kolaps menuntut usaha perbaikan yang segera dan siginifikan.

Cermin yang sangat gamblang untuk kita gunakan sebagai pijakan dalam belajar adalah pemerintahan Presiden Abdurachman Wachid yang tidak cukup lama bertahan itu. Saat itu, pemerintah ‘dirasakan’ tidak melakukan usaha-usaha yang cukup memadai bagi penyelesaian sebagian besar masalah dalam negeri baik masalah keamanan, keselamatan, proses disintegrasi, perbaikan ekonomi, peningkatan daya beli, pengurangan pengangguran, peradilan penjahat politik dan ekonomi dan sebagainya. 

Energi terbesar pemerintah saat itu lebih banyak dihabiskan untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, memproduksi konflik, ditambah dengan kinerja jajaran kementrian yang sibuk membantu presiden dalam day to day defense, lobby  dan memproduksi opini yang di luar bidang tanggung jawabnya membuat seolah-olah pemerintah tidak cukup memiliki sense of crisis dan keberpihakan pada masalah riil yang dihadapi masyarakat. 

Walaupun sebetulnya di beberapa bidang yang lain pemerintah mencapai kemajuan yang cukup berarti terutama dalam hal menjamin kemerdekaan mengeluarkan pendapat, membuat citra birokrat seperti halnya warga negara biasa lainnya serta mengurangi cengkeraman berbagai macam institusi yang selama ini nyaris tak tersentuh semacam sekretariat negara dan angkatan bersenjata, namun kemajuan yang dicapai tersebut tereliminir sampai titik nadir.

Eliminasi ukuran keberhasilan di satu aspek oleh kegagalan di aspek yang lain tersebut dikarenakan secara keseluruhan penilaian kinerja pemerintah yang dilakukan saat itu tidak ditempatkan dalam satu kerangka yang komprehensif dan sebelumnya tidak terdapat kepekatan dalam proses penilaiannya. Hal ini membuka peluang masing-masing pihak (legeslatif dan eksekutif) untuk saling klaim dengan bobot berlebih terhadap hal-hal yang dianggap merupakan keunggulannya sekaligus pijakan untuk meyerang kelemahan ‘lawannya’.

Dengan berpijak pada hal tersebut di atas, maka proses pergantian pemerintahan yang dilalui oleh memorandum I, memorandum II dan SI yang lalu tersebut dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sebenarnya lebih pada usaha untuk memberhentikan pemerintah berdasarkan pada hal yang lebih tersirat dari pada tersuratnya. Karena secara tersurat, substansi tersebut tidaklah ‘mewakili’ apa yang dituntut dan dirasakan masyarakat. Jika kita cermati, dalam memorandum I, substansi materinya sendiri yaitu Bulogate dan Brunegate masih dalam proses perdebatan dalam pembuktiannya melalui pengadilan. Memorandum II yang dijatuhkan pun, oleh sementara pihak, bukan merupakan urutan (sequential) dari memorandum I. Dan Sidang Istimewa yang digelar justru ‘mengadili’ substansi yang sangat berbeda dari ke dua proses sebelumnya, yang secara kebetulan merupakan blunder yang dilakukan Presiden pada detik-detik terakhir masa jabatannya. Justru secara tersirat, yang mendorong diberhentikannya Presiden adalah ketidakmampuan Presiden Abdurachman Wahid dalam proses mengelola negara secara keseluruhan.

Dengan latar belakang terjadinya fenomena pergantian pemerintahan yang secara substansi mengundang perdebatan tersebut dan untuk menghindarkan terulangnya preseden yang serupa di masa datang, maka kebutuhan metode pengukuran kinerja pemerintah yang lebih objektif, terukur, transparan dan disepakati semua pihak merupakan hal yang tidak terhindarkan jika kita ingin mempraktekan kehidupan bernegara yang lebih baik.

Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam mengemban tugasnya. Evaluasi yang dicapai oleh pemerintah terhadap kinerjanya dapat dilaksanakan dalam periode tertentu seperti misalnya setiap dua tahun sekali. Jadi selama masa lima tahun jabatannya, MPR berkesempatan untuk bersidang setiap dua tahun sekali untuk menilai kemajuan kinerja pemerintah (progress report) dan pada tahun terakhir menilai seluruh pertanggung jawabannya. Jadi bukan setiap tahun dengan mengadakan Sidang Tahunan seperti yang dilakukan saat ini. Jangka waktu satu tahun dirasakan terlalu pendek, selain tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pemerintah untuk melaksanakan program-programnya juga akan lebih memboroskan keuangan negara  bagi pelaksanaannya.  Tentu saja mekanisme laporan kemajuan dua tahunan ini perlu diatur dan disepakati yang menyangkut materi yang harus dilaporkan dan dinilai, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik presiden maupun MPR. Sebagai kerangka dasar penilaian kemajuan kinerja pemerintah adalah seperti yang diajukan dalam poin Rancangan Penilaian Kinerja Pemerintah pada paragraf berikut ini.

 

Rancangan Penilaian Kinerja Pemerintah.

 

Dari beberapa kerangka rancangan penilaian kinerja yang ada saat ini, Balanced Scorecard (BSC) merupakan pendekatan yang paling populer diterapkan. Pendekatan yang diperkenalkan oleh Prof. Kaplan dari Harvard University Dan David P. Norton, Presiden Renaissance Solutions Inc. pada tahun 1992 ini telah diterapkan di berbagai perusahaan dan pemerintahan. Salah satu pemerintahan yang mengunakan pendekatan ini untuk mengukur kinerjanya adalah pemerintah kota Charlotte di North Carolina, Amerika Serikat.

Terdapat empat perspektif utama pengukuran kinerja yang digunakan yaitu perspektif finansial (financial), perspektif pelanggan (customer), perspektif proses internal (internal business process) serta perspektif pembelajaran dan perkembangan (Learning and growth). Pada masing-masing perspektif tersebut terdiri dari beberapa variabel kinerja yang biasanya dipilih sesuai dengan konteks bidang aktivitasnya maupun yang dipersyaratkan lingkungan di mana organisasi bisnis/ pemerintahan tersebut berada.

Dalam konteks penilaian kinerja pemerintahan Indonesia, variabel-variabel pengukuran kinerja yang dapat diajukan di bawah ke empat perspektif tersebut adalah sebagai berikut.

 

Perspektif Finansial

 

Pada dasarnya dalam perspektif finansial, tolok ukur dari pengukuran kinerja pemerintahan adalah tercapainya ukuran-ukuran perbaikan (improvement) di bidang finansial. Ukuran perbaikan ini dapat diperbandingkan dengan pencapaian pada periode sebelumnya maupun diperbandingkan dengan pencapaian negara lain. Bahkan dalam titik yang lebih ekstrim, pencapaian pada beberapa variabel, pada suatu saat nanti, sebaiknya diperbandingkan dengan pencapain terbaik (best practice/ best-in-class) dengan melakukan kaji banding (benchmarking) dengan pencapaian di level dunia.

Variabel-variabel yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah yang termasuk dalam perspektif finansial ini misalnya pertumbuhan ekonomi, penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penurunan laju inflasi atau laju inflasi yang stabil pada angka terendah yang dapat dicapai pada periode waktu yang lama, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat relatif terhadap harga barang dan jasa di dalam negeri maupun luar negeri, menyempitnya gap pendapatan berbagai lapisan masyarakat di berbagai sektor dan bidang usaha, peningkatan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan dalam pasaran internasional (pertumbuhan ekspor bukan karena penurunan nilai mata uang), tumbuhnya investasi dari para pemodal baik dalam negeri maupun luar negeri, penurunan biaya operasional yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai program kerjanya  (rasio biaya yang dikeluarkan dengan keluaran yang dihasilkan, misalnya: biaya kunjungan ke luar negeri terhadap investasi yang masuk, gaji dan fasilitas yang dibayarkan terhadap hasil kerja, dsb), dan penggunaan sumber-sumber finansial dari kekuatan sendiri, bukan dari hutang.

 

Perspektif Pelanggan

 

Dalam konteks negara, pelanggan utama pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI) baik rakyat yang berdiam di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun yang berdomisili di negara lain. Setelah itu, pelanggan level berikutnya adalah negara lain yang membina hubungan dalam berbagai bidang dengan RI termasuk di dalamnya warga negara sahabat tersebut.

Pada perspektif pelanggan yang menyangkut rakyat yang menjadi warga negara Indonesia, maka variabel ukuran kinerja pemerintah yang dapat diukur keberhasilannya adalah antara lain: pemerataan hasil-hasil pembangunan antara berbagai kawasan di Indonesia yang secara kasar dapat diukur dari dua hal. Pertama, persentasi beredarnya uang di suatu kawasan relatif terhadap seluruh uang yang beredar di negara tersebut (di mana saat ini diperkirakan lebih dari 60% uang hanya beredar di Jakarta). Kedua pemerataan lapangan kerja baik bagi orang-orang yang terdidik maupun pekerja biasa ( di mana kecenderungan  para lulusan S1 perguruan tinggi saat ini mayoritas ‘terpaksa’ menuju Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan). Variabel yang termasuk ke dalam perspektif pelanggan lainnya adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap berbagai macam program pemerintah, kebijakan dan langkah riil pemerintah yang dapat direpresentasikan dengan sedikitnya gejolak kemasyarakatn yang terjadi, kualitas dan kuantitas demonstrasi yang dihadapi pemerintah, teredamnya berbagai konflik sosial yang terjadi, hilangnya rasa ketakutan mengeluarkan pendapat (termasuk di dalamnya meningkatnya kesantunan dalam mengeluarkan pendapat baik oleh berbagai kalangan masyarakat, politisi maupun media masa), menurunnya kuantitas dan kualitas kriminalitas, meningkatnya level kebutuhan masyarakat yang tidak hanya terus berkutat pada masalah kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan saja tetapi pada level yang lebih tinggi dan masih banyak lagi variabel yang dapat diturunkan dalam perspektif pelanggan yang menyangkut kebutuhan warga negara ini.

Variabel untuk mengukur perspektif pelanggan dalam kaitannya dengan negara lain di antaranya adalah pertama, banyaknya warga negara lain yang ikut menikmati hasil kerja pemerintah yang misalnya dapat diukur melalui jumlah, lama dan penyebaran kunjungan wisatawan luar negeri, jumlah pekerja kelas menengah dan bawah yang mencari nafkah ke Indonesia yang bukan merupakan paket dari bantuan asing yang menyertainya tetapi karena memang adanya daya tarik secara ekonomis maupun sosial. Kedua, terpeliharanya hubungan bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan di berbagai bidang: pendidikan, perdagangan, industri, kesehatan dan tenaga kerja.

 

Perspektif Internal

 

Dalam perspektif internal, fokus utama ukuran yang dapat dipakai untuk menilai kinerja pemerintah adalah lebih pada proses yang terjadi. Beberapa variabel ukuran kinerja yang dapat diterapkan di antaranya adalah efisisiensi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang misalnya dapat diukur dari proses perijinan yang harus ditempuh warga negara dalam berbagai urusan baik menyangkut lama waktu pelayanan maupun kompleksitas prosedur yang ditempuh; produktivitas aparat dalam melaksanakan tugasnya; menurunnya/ tiadanya ongkos-ongkos siluman yang harus dibayarkan dalam pengurusan berbagai macam kebutuhan; peningkatan jumlah dan kualitas aturan-aturan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan jaminan berusaha yang adil dan transparan; peningkatan daya saing sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti misalnya BUMN, Perguruan Tinggi, Pelayanan Kesehatan dan sebagainya; rasio kebocoran anggaran; penggunaan anggaran pada bidang yang tepat dan urgent (the right money for the right needs); penurunan hutang; efektivitas komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya.

 

Perspektif Pembelajaran dan Perkembangan

 

Dalam tataran yang paling dasar dari pengukuran kinerja pemerintah adalah ukuran yang ditinjau dari perspektif pembelajaran dan perkembangan. Perspektif ini, dalam beberapa variabel, selain lebih berorientasi pada jangka panjang juga seringkali ukuran-ukuran yang dpakai lebih bersifat kualitatif dari pada kuantitatif dan bahkan seringkali lebih bersifat subjektif yang artinya dapat dirasakan namun sulit untuk diungkapkan. Variabel yang dapat digunakan antara lain peningkatan pemberdayaan masyarakat; peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan, penjagaan asets umum, pendidikan dan bisnis; keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; kesamaan hak dan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber informasi (misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang murah terutama di jenjang sampai dengan level sekolah menengah atas, informasi sektor usaha yang dapat dimasuki, tender-tender yang dapat diikuti dan sebagainya); peningkatan daya kreativitas dan inisiatif dalam berbagai bidang (seni, budaya, usaha); peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan di bidang perhubungan, telekomunikasi, energi dan  air minum dan penghargaan yang layak atas pekerjaan yang dilakukan (gap pendapatan antar berbagai jenjang karir dan profesi)

 

Penutup

 

            Kebutuhan sistem baru penilaian kinerja pemerintah saat ini merupakan salah satu hal yang tidak terelakkan. Kebutuhan tersebut di dasarkan atas tiga alasan utama :

Pertama, dalam kondisi krisis multi dimensi yang sudah relatif lama dialami ini, penilaian kinerja pemerintah sudah selayaknya tidak lagi didasarkan pada proses penilaian dan evaluasi yang biasa. Dalam proses penilaian yang biasa tersebut, dengan hanya banyak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk berbagai proses seremonial atau bahkan tanpa melakukan apa-apa, cukup dengan tidur-tiduran saja pemerintah ‘berhak’ untuk dipertahankan mandatnya sampai masa jabatan berakhir asal tidak melanggar undang-undang dan haluan negara.

Kedua, kondisi ‘luar biasa’ yang dihadapi Indonesia saat ini menuntut pemerintah untuk merespons secara cepat dan tepat agar dapat mengembalikan tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berusaha, pulih seperti sedia kala, syukur-syukur dapat segera mencapai peningkatan

Ketiga, pengalaman pergantian pemerintahan yang pernah terjadi memberikan pelajaran bagi kita bahwa perlu dikaji kembali proses penilaian kinerja pemerintah yang didasarkan pada tolok ukur dan variabel-variabel yang lebih jelas dan objektif. Selain substansi materi yang masih sering diperdebatkan dalam berbagai proses penggantian tersebut (memorandum I, II dan SI), proses yang ditempuh pun, selama ini, membuka peluang dilakukannya langkah-langkah secara sepihak yang dapat mengarahkan pada proses tarik-menarik kekuatan (Dekrit, SI dipercepat, pergantian personil jabatan tertentu) yang menyebabkan kondisi kontra produktif yang cukup lama karena masyarakat, pengusaha dan pejabat berada dalam situasi menunggu tanpa berani mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis.

Kerangka penilaian kinerja pemerintah yang diajukan dalam tulisan ini berangkat dari adanya kebutuhan seperti yang disinyalir dalam paragraf di atas selain adanya kecenderungan di negara maju bahwa penilaian kinerja pemerintahan sudah saatnya diletakkan dalam proporsi seperti halnya menilai eksekutif dalam organisasi bisnis. Empat perspektif utama yaitu finansial, pelanggan, proses internal serta pembelajaran dan perkembangan dapat dirinci menjadi variabel-variabel terukur yang selain lebih dapat dinilai secara objektif juga dapat diset sejak mula sebagai strategi pengelolaan negara. Namun demikian, hal utama yang harus dijadikan pegangan adalah bahwa sistem manajemen kinerja hendaklah dipandang sebagai sebuah sistem yang dinamis, yang bukan saja harus selalu di update sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, namun juga mensyaratkan tolok banding yang tidak hanya menitik beratkan pada pencapaian hasil saja tetapi juga pada proses dalam mencapai hasil tersebut. Berbagai variabel usulan dalam tulisan ini masih bersifat tentatif dan perlu untuk dikaji lebih mendalam dalam proses penerapannya. Dengan adanya variabel yang terukur dan objektif ini setidaknya dapat dihindarkan pemborosan keuangan (untuk lobi-lobi, penyamaan pendapat, rapat-rapat baik terang maupun gelap, provokasi, mempengaruhi opini melalui media) dan meningkatkan jenjang elit (baik eksekutif maupun legislatif) untuk mulai bekerja berdasarkan knowledge base tidak lagi common sense, intuitif dan self interpretation.

 

Read Full Post »