Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘presiden’

..Gong 2014

Pesta Segera Dimulai

Dermawan Wibisono

Gong baru saja berbunyi……Pesta akan segera dimulai kembali. Denyut nadi kampanye sudah mulai menimbulkan demam. Janji-janji akan segera ditebarkan. Padahal agenda empat  tahun yang lalu dan lima tahun yang lebih lalu lagi masih banyak yang belum terealisir. Masyarakat masih menunggu, dan mungkin akan terus menunggu, akankah yang kelak memegang kendali atas tahta ini mampu mewujudkan harapan yang telah lama dipendam. Harapan yang belum berhasil diwujudkan oleh para presiden terdahulu: Good Governance !

Terminologi good governance dalam sepuluh tahun terakhir ini menjadi issue yang semakin populer karena diproduksi secara masal dan kontinu oleh para politisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dari sisi kepentingan para politisi dan LSM tersebut, issue good governance setiap kali pemerintahan berganti, memang merupakan komoditi yang layak jual. Hal ini disamping untuk mendapatkan simpati dari masyarakat juga sebagai sarana untuk menarik bantuan asing. Seperti diketahui, negara-negara pemberi bantuan maupun lembaga non pemerintah yang menjadi partner di  luar negeri, khususnya dalam lingkungan negara-negara Eropa, menempatkan aspek good governance of all resources sebagai kriteria utama dalam memberikan bantuan. Walaupun menjadi issue yang krusial dan menjadi inti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas, sayangnya para politisi seringkali mendasarkan penilaian good or bad governance terhadap pemerintah yang sedang berkuasa tersebut berdasarkan anekdot-anekdot yang kadang dapat menyesatkan opini masyarakat karena kurang gamblang mengupasnya, tidak jelas tolok ukurnya, kurang lengkap bukti pendukungnya dan cenderung bersifat memihak golongannya. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat lebih sering meneriakkan jargon-jargon good governance tersebut secara terpisah-pisah, sendiri-sendiri, spontan dan sporadis sehingga kurang membawa perubahan secara signifikan.

Governance didefinisikan sebagai  praktek dari individu dan institusi yang berkuasa dalam melaksanakan kewajibannya di sebuah negara (Kaufmann dkk, 2000). Syarat pertama dan utama terciptanya good governance adalah transparansi.  Transparansi merupakan wujud dari dijunjung  tingginya amanah rakyat oleh  penyelenggara negara, berdasarkan titik tolak pemikiran bahwa rakyat berhak untuk mengetahui bagaimana keputusan yang menyangkut diri mereka diambil, oleh siapa keputusan tersebut dibuat, di bawah kondisi yang bagaimana; juga menyangkut bagaimana sumber-sumber umum dikelola, oleh siapa dan mengapa.

Lalu apa ciri-ciri dan kriteria yang dapat membantu kita menilai bahwa sebuah pemerintah di suatu negara telah menyelenggarakan good governance dan bagaimana langkah untuk dapat mewujudkan good governance itu sendiri?

Butir-butir berikut ini yang ide dasarnya disarikan dari African Business (2000), mudah-mudahan dapat memperluas cakrawala kita.

 Ciri-Ciri dan Kriteria Good Governance

Terdapat 7 ciri-ciri dan kriteria yang dapat kita gunakan untuk memotret proses penyelenggaraan negara oleh sebuah pemerintah yang sedang berkuasa.

 1.      Pengelolaan sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan.

 Kualitas pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara merupakan faktor esensial yang dapat menerangkan apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa tergolong baik atau buruk. Dengan melihat korelasi antara sumber daya alam yang dimiliki dengan kesejahteraan warga negaranya, baik level maupun pemerataannya, dapat diketahui apakah sebuah negara telah mempraktekan good governance atau belum. Jika kita mengelilingi wilayah Indonesia dan membuat sebuah fungsi matematis yang memetakan korelasi antara sumber alam yang dimiliki dengan pemerataan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, niscaya kita dapat menyimpulkan sendiri bagaimana kualitas pemerintah kita terdahulu dalam mempraktekkan good governance. Hanya ada satu kata yang tepat untuk mengungkapkannya : menyedihkan !

2.      Integritas dari para politisi, penegak hukum dan elit intelektual

 Integritas dan kredibilitas dari para politisi, penegak hukum dan elit intelektual merupakan sampel yang representatif untuk mengungkapkan apakah proses pemerintahan dijalankan secara good, bad or ugly. Ketiga kalangan profesi tersebut harus merupakan merupakan tolok banding (benchmarking) model integritas. Proses money politics yang menyangkut eskekutif maupun legislatif, etika berpolitik yang bar-bar, proses peradilan yang penuh manipulasi dan kaum intelektual yang tidak independen merupakan sebagian kecil dari contoh bad governance.

3.      Pluralisme dalam sistem politik dengan adanya pihak oposisi yang efektif

 Pluralisme dalam sistem politik menggambarkan bahwa individu tidak terkooptasi dalam sistem monoloyalitas yang selain tidak sehat juga menyalahi kodrat. Pluralisme adalah manusiawi mengingat secara  fitrah, manusia dilahirkan dengan berbagai variasi ide, keinginan, kebutuhan, kemampuan, dan level kebahagiaan. Adanya pihak oposisi yang efektif merupakan cerminan bahwa terdapat keinginan bersama untuk saling bersparing partner, mengawasi, mengontrol dan bersaing untuk mengajukan program-program yang lebih baik bagi kemanfaatan seluruh bangsa. Oleh karena itu sungguh lucu jika terdapat partai yang berniat menjadi oposisi, baru setelah kandidatnya tidak masuk dalam susunan pemerintahan. Selain itu pembentukan semacam kabinet pelangi dan pengkapling-kaplingan jabatan tertentu untuk teritorial tertentu merupakan hal lain lagi yang tak kalah lucunya.

 4.      Media masa yang independen

 Terdapatnya banyak media masa yang independen merupakan cerminan dari kemerdekaan dasar manusia. Independensi harus diartikan dari ketiga belah pihak: independen dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, independen dari kepentingan pihak yang beroposisi, dan independen dari kepentingan diri pribadi. Kepentingan yang diemban adalah untuk kemaslahatan bersama. Jadi dalam era informasi dan masyarakat yang sudah dewasa ini, fungsi utama media masa adalah menyajikan fakta, informasi dan investigasi. Selanjutnya yang menyangkut tentang kesimpulan, opini dan judgement diserahkan kepada masing-masing  individu pembacanya.

 5.      Independensi lembaga-lembaga peradilan

 Independensi lembaga peradilan merupakan hal yang vital dalam membentuk good governance. Independensi pengadilan – penegakan aturan hukum, lebih penting dari keringanan pajak untuk menarik investasi asing. Independensi di sini terutama menyangkut kewenangan yang dimiliki. Lembaga peradilan harus memiliki kewenangan penuh yang dapat menjangkau seluruh warga negara tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Salah satu tolok ukur sederhana yang mudah dilihat dalam peran peradilan menegakkan good governance adalah jumlah kasus pelanggaran hukum yang dibawa ke pengadilan, kualifikasi level kasus dan tindak lanjutnya. Jadi kalau penanganan kasus sejak, misalnya, Hambalang, Century: nyaris tak segera terdengar hasilnya, dalam arti tidak segera mendapatkan hasil yang tuntas ..tas…tas..tas.. ya wallahu alam.

 6.    Proses pelayanan publik yang efisien dengan standard profesionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi integritas.

 Sektor publik merupakan jendela mentalitas sebuah negara. Dengan melihat pelayanan publik dapat diketahui sebaik atau seamburadul apa administrasi sebuah negara dijalankan. Indikator yang kasat mata untuk melihatnya mudah ditemukan dalam berbagai aktivitas lembaga yang melibatkan pelayanan, misalnya permohonan paspor di kantor imigrasi, pengurusan impor-ekspor barang di bea cukai, ijin fabrikasi produk spesifikasi baru di departement perindustrian dan perdagangan, pengurusan IMB atau proses HGB dan HM di agraria, dan sebagainya.

 7.      Terdapatnya aturan yang jelas dan lugas yang menyangkut aspek anti korupsi.

 Aturan anti korupsi di sini juga menyangkut tentang pengungkapan kekayaan pejabat yang memegang kekuasaan untuk mengambil keputusan, bukan hanya diterapkan pada eksekutif level tinggi saja, tetapi juga dapat menyangkut anggota legislatif dan badan-badan pelayanan. Jadi bukan hanya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, walikota dan bupati saja yang perlu mengungkapkan kekayaannya. Para anggota DPR/ DPRD pun perlu mengungkapkan seberapa kaya atau seberapa miskinnya mereka sebelum dan setelah duduk di sana. Para pegawai bea cukai, kantor pajak, badan pertanahan, dan sebagainya, di mana seringkali pintu-pintu ‘negosiasi’ alangkah banyaknya terbuka pun perlu untuk mengadakan ‘open house. Fokus utama pengungkapan kekayaan ini tentu bukan hanya sekedar laporan pandangan mata kekayaan yang dimiliki, namun yang lebih utama adalah klarifikasi dari mana dan dengan cara apa kekayaan itu didapatkan. Faktor kedua yang terpenting adalah perbandingan kekayaan antara sebelum dan sesudah memangku jabatan itu. Adalah sia-sia hanya menjajarkan deretan kekayaan dan mengumumkannya ke masyarakat umum. Salah-salah hanya akan menerbitkan rasa iri, dengki, cemburu dan marah jika tanpa disertai klarifikasi yang dapat menyatakan fairness dalam cara mendapatkannya. Adalah sunah untuk menjadi kaya namun terlarang hanya sekedar untuk memamerkannya di tengah-tengah penderitaan sesamanya.

 Tindak Lanjut

 Dengan mengetahui ciri-ciri dan kriteria dari good governance tersebut maka dapat ditetapkan langkah-langkah untuk membentuk good governance di Indonesia. Tentu saja cara termudah adalah dengan memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas maka pembentukan good governace, insya Allah, akan terwujud. Namun demikian, langkah pemenuhan kriteria tersebut merupakan hal yang strategis, bukan saja jika ditinjau dari term waktu untuk pemenuhannya tetapi juga menyangkut lingkup yang dicakup yang sangat luas dan berjenjang-jenjang.

Beberapa hal praktis yang dapat ditempuh, di antaranya adalah sebagai berikut :

 1.      Langkah pertama yang paling esensial adalah mempengaruhi pendapat publik dan pengambil keputusan untuk peduli terhadap efek yang menghancurkan dari penyalahgunaan wewenang dan proses mal-administration melalui debat publik terbuka, konferensi, dan sebagainya. Tentu tidak hanya berhenti dalam proses wacana seperti yang selama ini kita lakukan. Debat sekedar debat dan konferensi untuk popularitas. Perlu tindak lanjut yang riil dari proses tersebut, misalnya dengan dihasilkannya rumusan-rumusan aturan main yang transparan dan disepakati bersama dalam berbagai level pengambilan keputusan di pemerintahan.

 2.      Pemimpin-pemimpin politik harus secara murni menentukan agenda pemberantasan korupsi dalam program kerjanya dan harus menunjukkan penekanan ke arah itu. Good governance, seperti halnya demokrasi tidak boleh hanya menjadi sekedar slogan, sebagai tameng untuk menentramkan pemberi dana. Promosi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diantaranya menyangkut kampanye melawan korupsi, di mana korupsi merupakan salah satu contoh kongkrit dari praktek administrasi yang keliru (mal-administration) merupakan hal utama untuk menarik bisnisman.  Bagi kalangan bisnis, prinsip utama mereka adalah mengurangi distorsi dari aspek kompetisi yang diakibatkan oleh korupsi yang mengganggu fungsi pasar. Jadi motivasi mereka semata-mata adalah motivasi ekonomi. Ditinjau dari sisi ekonomi produksi, efek dari korupsi sangat banyak. Bukan hanya secara signifikan meningkatkan harga produk dan servis tetapi juga cenderung menurunkan kualitas. Seringkali juga menyebabkan pilihan terhadap teknologi yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan dapat menghambat prioritas pengembangan yang dibutuhkan. Akhirnya korupsi akan merusak moral masyarakat dan membuat investor menjauh serta mengurangi bantuan-bantuan negara asing.

 3.      Semua kekuatan yang memiliki itikad baik harus bekerja bersama. Hal ini harus merupakan satu koalisi segitiga antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa tidaklah realistis mengharapkan perubahan hanya dilakukan oleh masyarakat semata. Kritik-kritik dari masyarakat bukanlah gugatan  atau pergerakan sistematis untuk mendongkel pemerintahan tetapi merupakan partner, pemantau menuju proses perubahan dan meningkatkan kualitas konstruktif dari kritik tersebut.

 4.      Pelatihan-pelatihan yang lebih terarah diperlukan bagi organisasi profesi yang secara khusus menghadapi godaan dan bahaya terhadap korupsi (misal bea cukai, pajak, sistem peradilan).

 5.      Menyangkut proses restrukturisasi, tujuan harus diletakkan terhadap proses pelayanan publik yang efisien dengan standard profesionalisme yang tinggi dan integritas. Hal ini mensyaratkan para pegawai yang bertugas melayani publik diberikan pendapatan yang memadai. Sehingga pegawai tersebut tidak berfikir : “Uuhhh…ngapain juga ngitung-ngitung duit segudang tiap hari punya orang, kalau diri sendiri tak ada yang memikirkan besok makan apa !”

 6.      Pengkajian ulang atau revisi terhadap peraturan anti korupsi sangat penting khususnya untuk membawanya dalam kerangka hukum internasional yang berlaku universal.

 7.      Salah satu yang paling berisiko tinggi di mana korupsi menjadi godaan utama  adalah dalam hal pembelian dan kontrak-kontrak. Oleh karena itu prosedur yang ada tentang kedua hal tersebut di semua level harus dikaji transparansi dan efektivitasnya. Terdapat sejumlah aturan dasar yang dapat diacu, misal, jumlah kontrak yang disetujui berdasarkan penunjukan langsung/ direct agreement harus benar-benar ditekan pada angka yang paling minimum.

 8.      Penting untuk mengkaji ulang efektivitas dari pemantauan mekanisme audit finansial. Dasar hukum dan indepensi dari lembaga ini merupakan pra kondisi untuk mencegah korupsi yang efektif. Jadi misalnya setelah BPK atau BPKP menemukan penyimpangan anggaran, harus terus dikejar mau diapakan laporan penyimpangan tersebut, sejauh mana dari jumlah penyimpangan tersebut yang dapat dikembalikan, apakah si pembuat penyimpangan sebaiknya dimasukkan dalam daftar hitam dan sebagainya di mana selama ini hal tersebut merupakan masalah yang gelap bagi masyarakat.

 Penutup

                Ukuran-ukuran yang diperlukan yang tertera dalam ciri-ciri dan kriteria good governance dan tindak lanjut yang dipaparkan di atas merupakan blok untuk membangun sistem integritas nasional. Ukuran-ukuran dan tindak lanjut tersebut tentu saja merupakan masalah utama penyelenggara dan warga negara yang bersangkutan. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh pihak luar. Sebagai partner, baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah asing hanyalah sebatas memberikan dukungan.

Baik parner pemerintah maupun non pemerintah, khususnya di lingkungan Uni Eropa, menempatkan good governance of all resources sebagai kriteria utama untuk memberikan bantuan. Hal ini membawa pada prinsip yang sederhana: negara yang dapat mengelola sumber-sumbernya sendiri secara benar seharusnya dapat berharap dengan mudah akan mendapat bantuan asing. Sebaliknya negara industri memiliki keengganan yang terus meningkat untuk memberi bantuan jika ternyata bantuan tersebut digunakan sebagai sarana untuk membuat kerusakan. Sebagai salah satu cermin misalnya adalah penurunan standar kehidupan yang sangat drastis di Ukraina. Penurunan standard kehidupan yang dihadapi oleh negara Ukraina selama dekade 90-an disebabkan oleh lemahnya pemerintah dalam membentuk aturan hukum, tidak cukupnya perlindungan terhadap hak cipta, korupsi yang meluas dan merata serta saran-saran gila yang dibuat oleh para pembisik di lingkungan pembuat keputusan yang memiliki kepentingan tertentu. Padahal dalam penelitian yang dilakukan oleh Kaufmann dan kawan-kawan yang menyangkut 155 negara dalam hal kontrol tehadap korupsi, Ukraina dan Indonesia hampir memiliki posisi yang sama. Indonesia ternyata dalam hal kontrol terhadap korupsi tersebut masih jauh di bawah Uganda, Bangladesh, Filipina dan Thailand (Kaufmann dkk, 1999). Padahal korupsi adalah kangker ganas dalam pembentukan good governance. Akankah pemerintah yang baru ini menjadi tonggak sejarah pembentukan good governance yang telah kita rindukan selama 69 tahun sejak kemerdekaan kita capai? Jawabnya berpulang kepada para petinggi yang baru akan mulai melaksanakan pesta. Waktu sungguh sangat mendesak, bukan saatnya lagi banyak bicara dan mengumbar wacana, tetapi kerja, kerja, dan kerja. Biarlah rakyat yang bicara

Read Full Post »

Ini saya copas dari diskusi di milist ITB tentang kriteria Presiden RI. Ada banyak sekali, yang menjadi masalah adalah adakah yang memenuhi kriteria tsb, karena kita sedang mencari ‘superman’ agaknya.

1. Monogami : Berpasangan (isteri/suami)  tidak lebih dari satu (mbak Laras)

 

2. Anti Korupsi : Tidak KKN dan secara aktif membangun sistem dan SDM untuk membuat institusi yang dipimpinnya selama ini bersih dari korupsi (Betti)

 

3. Bisa memakmurkan Negara (Yudanto)

 

4. Berwibawa : Presiden berikutnya adalah yang benar benar pemimpin, tidak suka mengeluh atau curhat, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang (Susilo)5. Bisa Menggerakkan : Persoalan Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, tapi harus diselesaikan bersama-sama oleh kita semua. Makanya Presiden ke depan harus yang bisa menggerakkan kita semua untuk ikut turun tangan.(Susilo)

 

6. Cerdas & Berani : “Mengerti untuk menangkal akal2an dari para pihak yang ingin tetap memecah belah persatuan bangsa dan akal2an ekonomi untuk menguntungkan kelompoknya sendiri sambil menyengsarakan rakyat yang lebih banyak”. (Ridwan Gani)

 

7. Semangat rekonsiliasi : agar bisa menyatukan seluruh potensi masyarakat indonesia. Kalo tidak, bangsa indonesia akan terus saling mencari salah dan menyalahkan. Kapan majunya? Lebih baik mencari yg benar daripada mencari siapa yg salah ( Feby)

 

8. Bernyali : Bernyali untuk perang, memindahkan ibukota, dan duduk bersama OPM. (Jadid)

 

9. Berpikir Jangka Panjang : Pemimpin harus bisa berpikir paanjang kedepan.. ,salah satunya dalam penguatan SDM, Pendidikan, Keragaman Budaya dan keunikan anak Indonesia yang luar biasa. (Unie)

 

10.Tidak membangun dinasti kekuasaan : TIDAK MEMBANGUN DINASTI KELUARGA, untuk konteks bernegara (A. Hadi)

 

11. Membangun Kabinet yang Kompetendan Solid : Perlu juga punya keberanian membangun teamnya sendiri (baca menteri2 dan pembantu presiden yg lain) tanpa direcokin partai2 lain dan tentu aja oleh partainya sendiri juga. Pemerintahan akan berhasil kalau teamnya solid.

 

12. Berintegritas : – Jujur;– Ucapannya dapat dipegang;– Amanah (dapat dipercaya). (Widodo.sw)

 

13. Bebas Intervensi Asing :Bebas intervensi asing. Karena Pemilu 2014 ini sudah mulai bisa terlihat menjadi pertarungan pengaruh negara adidaya (Amerika), calon negara adidaya (China) dan juga sedikit pengaruh dari Timur Tengah. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa mempunyai sikap sendiri, atau akan tunduk terhadap kemauan Amerika atau kemauan China. (Satria)

 

14. Tidak Gaptek : Jangan sampai presiden berikutnya bisa dimainkan oleh hal-hal seperti “blue energy/banyu geni”, “supertoy”, dll. (Satria)

 

15. Pendengar yang Baik : Presiden yang mau untuk mendengar dan menggunakan “common sense”-nya. Mendengar di sini dalam artian “listening” bukan “hearing”. Terutama mau mendengar masukan dari kaum intelektual (baik dari akademisi dan praktisi) yang dimiliki negara ini. (Satria)

 

16. Kuat dalam Diplomasi International : Bisa menunjukkan kekuatan “muscle” diplomatik Indonesia di kancah dunia baik di G20 dan di PBB, maupun di hal-hal yang bersifat bilateral lainnya. Terutama, bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa leader de-facto nya ASEAN adalah Indonesia. Lalu, Indonesia berani berkata tegas terhadap Australia, dan juga berani berkata tegas terhadap China mengenai klaimnya di Laut China Selatan yang memotong ZEE Indonesia di Natuna. Tegas di sini bukan hanya sebatas kata, tapi juga tindakan. Artinya presiden harus bisa mengkomunikasikan tindak tanduknya secara jelas, baik terhadap rakyatnya maupun terhadap masyarakat dunia yang lain. Serta mau untuk memperjuangkan freedom of movement rakyat Indonesia (kita kemana-mana masih butuh visa kan). Kata kunci minimum: kemampuan bahasa.(Satria)

 

17. Punya Visi Kemandirian IPTEK : Memiliki visi pengembangan kemampuan IPTEK bangsa yang jelas. Mungkin konkritnya, berani untuk mengejar R&D expenditure hingga 2-3% GDP selama masa pemerintahannya. (Satria)

 

18. Merakyat : pemimpin bukan sebgai boz tapi lebih sbg pelayan rakyat. Mau mendengar keluhan,  Tidak alergi kritikan, gaya hidup sederhana (Sjaiful Hadi)

Read Full Post »

Dear all, very nice article and examples for us

Regards,

Prof. Dermawan Wibisono
_____________

Sejawat Guru Besar ITB yang sangat sangat banggakan. Berikut adalah email
yang saya terima dari mailing list Alumni Fisika ITB. Isinya sangat
relevan saat kita membicarakan mengenai institusi dan bangsa kita ke
depan.

Prof. Satria Bijaksana
=====================

Leiden is lijden, memimpin adalah menderita, sebuah pepatah kuno
belanda yang disampaikan oleh Mr. Kasman Singodimedjo untuk menggambarkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh pimpinan perjuangan saat itu. Mohammad Roem dalam Karangan berjudul “Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita  (Prisma No 8, Agustus 1977) mengisahkan keteladanan Agus
Salim sebagai pemimpin yang mau menderita.

Kasman dan Roem melihat H. Agus Salim hidup dengan keadaan yang sangat
sederhana, penuh kekurangan dan terbatas secara materi. Padahal H Agus
Salim adalah tokoh dan pimpinan perjuangan kala itu yang juga memimpin
Syarekat Islam yang sangat berpengaruh dalam pergerakan bangsa ketika itu.

H Agus Salim menjalankan prinsip leiden is lijden, memimpin adalah
menderita. Boro-boro minta naik gaji, berpikir soal gaji pun tidak pernah
ada dalam benak H Agus Salim.

Sungguh memprihatinkan ketika sejumlah kepala daerah melapor ke Presiden
SBY telah mengemban tugas yang tidak ringan, namun pendapatan yang mereka
terima masih kecil. Mereka meminta kepada presiden, agar gaji mereka dapat
disesuaikan dengan tugas yang mereka jalani.

“Terus terang, waktu saya mengadakan pertemuan dengan kepala daerah,
mereka dengan terus terang dan niat baik berkata pada saya. Pak presiden,
kami (kepala daerah) ini mengemban tugas yang tidak ringan, tapi gaji kami
kecil,” ujar SBY di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

Menurut SBY, para kepala daerah ini mulai dari tingkat Gubernur, Walikota
dan Bupati meminta adanya penyesuaian.

Tidakkah para pejabat daerah ini berkaca pada apa yang sudah ditunjukkan
pahlawan nasional Haji Agus Salim. Dia lahir dengan nama Mashudul Haq atau
pembela kebenaran. Dalam pemerintahan RI, dia beberapa kali duduk dalam
kabinet, sebagai menteri muda luar negeri Kabinet Sjahrir II (1946), dan
kabinet Sjahrir III (1947), menteri luar negeri kabinet Amir (1947),
menteri luar negeri kabinet Hatta (1948-1949).

Menurut catatan harian Prof Schermerhorn, pemimpin delegasi Belanda dalam
perundingan Linggajati, Agus Salim adalah orang yang sangat pandai.
Seorang jenius dalam bidang bahasa. Mampu bicara dan menulis dengan
sempurna sedikitnya dalam sembilan bahasa. Hanya satu kelemahan dari Haji
Agus Salim, yaitu hidup melarat.

Dalam catatan M Roem, kehidupan Haji Agus tidak hanya sederhana, bahkan
mendekati miskin. Keluarga Haji Agus Salim pernah tinggal di Gang Lontar
Satu di Jakarta. Kalau menuju ke Gang Lontar Satu, harus masuk dulu ke
Gang Kernolong, kemudian masuk lagi ke gang kecil. Bisa dibayangkan, mana
ada pejabat sekarang yang tinggal di “cucu” gang.

Haji Agus Salim tidak pernah berpikir soal rumah mewah dan megah layaknya
pejabat sekarang. Dulu setiap enam bulan sekali dia punya kebiasaan,
mengubah letak meja kursi, lemari sampai tempat tidur. Kadang-kadang kamar
makan ditukarnya dengan kamar tidur.

Haji Agus Salim berpendapat dengan berbuat demikian, dia mengubah
lingkungan, yang manusia sewaktu-waktu perlukan tanpa pindah tempat atau
rumah. Apalagi pergi istirahat ke lain kota atau negeri. Tidak ada dalam
pikiran Haji Agus Salim, punya vila seperti para pejabat sekarang.

Mendengar cerita tentang Haji Agus Salim itu, tidakkah para pejabat yang
minta naik gaji malu. Haji Agus Salim, salah satu pendiri republik ini,
betul-betul menerapkan istilah yang disampaikan Kasman Singodimedjo saat
bertamu ke rumahnya, leiden is lijden, memimpin itu menderita. Artinya,
memimpin itu tidak untuk foya-foya.

Potret memimpin adalah menderita juga terlihat begitu jelas pada sosok
Bung hatta. Proklamator ini juga menjalani hidup yang sederhana. Bung
Hatta pernah mengalami kesulitan untuk membayar tagihan listrik, telpon
dan air karena gaji pensiunnya tak cukup untuk membayar semua tagihan itu,
sehingga Ibu Rahmi Hatta harus mengirim surat pada Bung Karno yang pada
saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan,
hingga ajal menjemput, Bung Hatta tidak kesampaian memiliki sepatu merk
Bally yang begitu diidam-idamkannya.

Begitulah, Seorang pemimpin yang memahami hakikat leiden is lijden adalah
manusia yang siap hidup untuk memberikan pengabdian penuhnya kepada negara
atau komunitas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memahami hakikat
leiden is lijden adalah manusia yang mampu bertindak benar diantara
kesulitan-kesulitan dan masalah berat yang terhidang diatas meja
pengabdiannya.

Pemimpin yang memahami hakikat Leiden is lijden adalah manusia yang
ditakdirkan untuk memimpin, terlahir untuk memimpin karena muncul dari
rahim persada yang dialiri darah kebaikan dan tumbuh dalam ruang lingkup
moral budaya yang agung.

Pemimpin negarawan

Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh H. Agus Salim dan Bung Hatta diatas
adalah kepemimpinan yang dijalani oleh negarawan sejati. Tokoh tersebut
menjadi pemimpin adalah berawal dari keterpanggilan untuk memimpin bangsa
dan bukan karena panggilan profesi. Sehingga kekuasaan bagi mereka adalah
sarana untuk mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian bagi
rakyat.

Dalam kondisi berbangsa dan bernegara saat ini, faktor keterpanggilan
karena profesi lebih kuat merasuki calon pemimpin bangsa ini. Mungkin pada
awalnya pemimpin kita bertujuan mulia untuk memberikan perubahan kearah
yang lebih baik. Namun, sejalan dengan apa yang dikatakan Lord Acton
kekuasaan yang mutlak rentan disalahgunakan (power tend to corrupt,
absolute power corrupt absolutely). Godaan materi dan kekuasaan yang kuat
serta diperburuk oleh moral yang buruk membuat pemimpin berbagai tingkatan
tergoda menyalahgunakan kekuasaannya untuk korupsi dan tindakan yang
merugikan negara lainnya. Mereka meraih dan mempertahankan kekuasaan
dengan segala cara dengan mengorbankan manusia lainnya.

Kita akui, menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia memang tidaklah
mudah. Lao Tzu (500 SM)mengatakan “memerintah negara besar adalah mirip
dengan menggoreng ikan kecil†, apabila sering dibolak balik ikannya akan
hancur menjadi bubuk. Berbeda dengan menggoreng ikan besar yang meskipun
dibolak balik ikannya tetap utuh untuk menggambarkan memerintah negara
yang kecil.

Untuk mampu memeirntah dinegara sebesar Indonesia ini memang dibutuhkan
negarawan yang mampu memaknai bahwa memimpin adalah menderita. Indonesia
adalah negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam kepentingan.
Pemimpin seperti itu adalah pemimpin yang rela mengorbankan waktu dan
pikirannya demi bangsa dan negaranya. Pemimpin yang tidak memandang latar
belakang politik dan agamanya. Pemimpin yang memberlakukan adagium “
ketika tugas negara dimulai, maka kepentingan politik berakhir†. Artinya
seorang pemimpin atau pejabat negara harus berkonsentrasi untuk mengurus
negara dan mampu menentukan prioritas antara kepentingan negara dengan
kepentingan golongan dan pribadi.

Kepemimpinan inilah yang telah diperlihatkan oleh H. Agus Salim, Bung
Hatta dan lainnya. mereka siap menderita demi kepentingan bangsa dan
negara. Lalu, apakah calon pemimpin yang saat ini berlomba-lomba untuk
memenangkan kursi sebagai penguasa dengan mengiklankan diri secara gencar
di media massa memahami hakikat memimpin adalah menderita ?

Sudah selayaknya sifat-sifat kenegarawanan para pemimpin kita terdahulu
perlu diinternalisasikan ke dalam tiap diri calon-calon pemimpin kita saat
ini. Bangsa ini butuh keteladanan dan sikap-sikap kenegarawanan yang lain.
Mudah-mudahan kita selalu mampu mengambil hikmah dari para
pemimpin-pemimpin kita di masa lalu, dan menjadi inspirasi bagi masa depan
bangsa.

Anda mungkin belum melihat pemimpin seperti ini, tapi percayalah pemimpin
seperti ini terus ada, terlahir disetiap generasi hanya saja untuk
menemukannya saya dan anda harus bersikap dewasa dan objektif dalam
melihat dan menilai seseorang. Jangan melihat seseorang seperti melihat
dari lubang pintu, memicingkan sebelah mata. Tapi mundurlah selangkah dan
buka kedua mata, maka saya dan anda akan melihat dunia seluas samudera.

Read Full Post »

Pesta Segera Dimulai

 

Oleh Dr. Dermawan Wibisono

 

Pesta akan segera dimulai kembali. Denyut nadi kampanye sudah mulai menimbulkan demam. Janji-janji akan segera ditebarkan. Padahal agenda empat  tahun yang lalu dan lima tahun yang lebih lalu lagi masih banyak yang belum terealisir. Tongkat pemerintahan bisa jadi harus dioperkan ke pihak lain atau masih pada tangan yang sama. Sebagian masyarakat menilai episode pergantian pemerintahan yang terjadi empat tahun yang lalu adalah saat pertama kali tahta dipegang oleh yang berhak berdasarkan legitimasi rakyat lagsung. Masyarakat masih menunggu, dan mungkin akan terus menunggu, akankah yang kelak memegang kendali atas tahta ini mampu mewujudkan harapan yang telah lama dipendam. Harapan yang belum berhasil diwujudkan oleh para presiden terdahulu: Good Governance !

Terminologi good governance dalam sepuluh tahun terakhir ini menjadi issue yang semakin populer karena diproduksi secara masal dan kontinu oleh para politisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dari sisi kepentingan para politisi dan LSM tersebut, issue good governance setiap kali pemerintahan berganti, memang merupakan komoditi yang layak jual. Hal ini disamping untuk mendapatkan simpati dari masyarakat juga sebagai sarana untuk menarik bantuan asing. Seperti diketahui, negara-negara pemberi bantuan maupun lembaga non pemerintah yang menjadi partner di  luar negeri, khususnya dalam lingkungan negara-negara Eropa, menempatkan aspek good governance of all resources sebagai kriteria utama dalam memberikan bantuan. Walaupun menjadi issue yang krusial dan menjadi inti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas, sayangnya para politisi seringkali mendasarkan penilaian good or bad governance terhadap pemerintah yang sedang berkuasa tersebut berdasarkan anekdot-anekdot yang kadang dapat menyesatkan opini masyarakat karena kurang gamblang mengupasnya, tidak jelas tolok ukurnya, kurang lengkap bukti pendukungnya dan cenderung bersifat memihak golongannya. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat lebih sering meneriakkan jargon-jargon good governance tersebut secara terpisah-pisah, sendiri-sendiri, spontan dan sporadis sehingga kurang membawa perubahan secara signifikan.

Governance didefinisikan sebagai  praktek dari individu dan institusi yang berkuasa dalam melaksanakan kewajibannya di sebuah negara (Kaufmann dkk, 2000). Syarat pertama dan utama terciptanya good governance adalah transparansi.  Transparansi merupakan wujud dari dijunjung  tingginya amanah rakyat oleh  penyelenggara negara, berdasarkan titik tolak pemikiran bahwa rakyat berhak untuk mengetahui bagaimana keputusan yang menyangkut diri mereka diambil, oleh siapa keputusan tersebut dibuat, di bawah kondisi yang bagaimana; juga menyangkut bagaimana sumber-sumber umum dikelola, oleh siapa dan mengapa.

Lalu apa ciri-ciri dan kriteria yang dapat membantu kita menilai bahwa sebuah pemerintah di suatu negara telah menyelenggarakan good governance dan bagaimana langkah untuk dapat mewujudkan good governance itu sendiri?

Butir-butir berikut ini yang ide dasarnya disarikan dari African Business (2000), mudah-mudahan dapat memperluas cakrawala kita.

 

 

 

Ciri-Ciri dan Kriteria Good Governance

Terdapat 7 ciri-ciri dan kriteria yang dapat kita gunakan untuk memotret proses penyelenggaraan negara oleh sebuah pemerintah yang sedang berkuasa.

 

1.      Pengelolaan sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan.

 

Kualitas pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara merupakan faktor esensial yang dapat menerangkan apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa tergolong baik atau buruk. Dengan melihat korelasi antara sumber daya alam yang dimiliki dengan kesejahteraan warga negaranya, baik level maupun pemerataannya, dapat diketahui apakah sebuah negara telah mempraktekan good governance atau belum. Jika kita mengelilingi wilayah Indonesia dan membuat sebuah fungsi matematis yang memetakan korelasi antara sumber alam yang dimiliki dengan pemerataan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, niscaya kita dapat menyimpulkan sendiri bagaimana kualitas pemerintah kita terdahulu dalam mempraktekkan good governance. Hanya ada satu kata yang tepat untuk mengungkapkannya : menyedihkan !

 

2.      Integritas dari para politisi, penegak hukum dan elit intelektual

 

Integritas dan kredibilitas dari para politisi, penegak hukum dan elit intelektual merupakan sampel yang representatif untuk mengungkapkan apakah proses pemerintahan dijalankan secara good, bad or ugly. Ketiga kalangan profesi tersebut harus merupakan merupakan tolok banding (benchmarking) model integritas. Proses money politics yang menyangkut eskekutif maupun legislatif, etika berpolitik yang bar-bar, proses peradilan yang penuh manipulasi dan kaum intelektual yang tidak independen merupakan sebagian kecil dari contoh bad governance.

 

3.      Pluralisme dalam sistem politik dengan adanya pihak oposisi yang efektif

 

Pluralisme dalam sistem politik menggambarkan bahwa individu tidak terkooptasi dalam sistem monoloyalitas yang selain tidak sehat juga menyalahi kodrat. Pluralisme adalah manusiawi mengingat secara  fitrah, manusia dilahirkan dengan berbagai variasi ide, keinginan, kebutuhan, kemampuan, dan level kebahagiaan. Adanya pihak oposisi yang efektif merupakan cerminan bahwa terdapat keinginan bersama untuk saling bersparing partner, mengawasi, mengontrol dan bersaing untuk mengajukan program-program yang lebih baik bagi kemanfaatan seluruh bangsa. Oleh karena itu sungguh lucu jika terdapat partai yang berniat menjadi oposisi, baru setelah kandidatnya tidak masuk dalam susunan pemerintahan. Selain itu pembentukan semacam kabinet pelangi dan pengkapling-kaplingan jabatan tertentu untuk teritorial tertentu merupakan hal lain lagi yang tak kalah lucunya.

 

4.      Media masa yang independen

 

Terdapatnya banyak media masa yang independen merupakan cerminan dari kemerdekaan dasar manusia. Independensi harus diartikan dari ketiga belah pihak: independen dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, independen dari kepentingan pihak yang beroposisi, dan independen dari kepentingan diri pribadi. Kepentingan yang diemban adalah untuk kemaslahatan bersama. Jadi dalam era informasi dan masyarakat yang sudah dewasa ini, fungsi utama media masa adalah menyajikan fakta, informasi dan investigasi. Selanjutnya yang menyangkut tentang kesimpulan, opini dan judgement diserahkan kepada masing-masing  individu pembacanya.

 

5.      Independensi lembaga-lembaga peradilan

 

Independensi lembaga peradilan merupakan hal yang vital dalam membentuk good governance. Independensi pengadilan – penegakan aturan hukum, lebih penting dari keringanan pajak untuk menarik investasi asing. Independensi di sini terutama menyangkut kewenangan yang dimiliki. Lembaga peradilan harus memiliki kewenangan penuh yang dapat menjangkau seluruh warga negara tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Salah satu tolok ukur sederhana yang mudah dilihat dalam peran peradilan menegakkan good governance adalah jumlah kasus pelanggaran hukum yang dibawa ke pengadilan dan tindak lanjutnya. Jadi kalau penanganan kasus sejak, misalnya, Ditje, Udin, Marsinah, Donohutan, penyadapan telepon Andi Ghalib, BLBI, Bulog, Tomy dan sebagainya itu hanya seperti Isuzu Panther : nyaris tak terdengar, dalam arti tidak tuntas ..tas…tas..tas.. ya wallahu alam.

 

6.      Proses pelayanan publik yang efisien dengan standard profesionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi integritas.

 

Sektor publik merupakan jendela mentalitas sebuah negara. Dengan melihat pelayanan publik dapat diketahui sebaik atau seamburadul apa administrasi sebuah negara dijalankan. Indikator yang kasat mata untuk melihatnya mudah ditemukan dalam berbagai aktivitas lembaga yang melibatkan pelayanan, misalnya permohonan paspor di kantor imigrasi, pengurusan impor-ekspor barang di bea cukai, ijin fabrikasi produk spesifikasi baru di departement perindustrian dan perdagangan, pengurusan IMB atau proses HGB dan HM di agraria, dan sebagainya.

 

7.      Terdapatnya aturan yang jelas dan lugas yang menyangkut aspek anti korupsi.

 

Aturan anti korupsi di sini juga menyangkut tentang pengungkapan kekayaan pejabat yang memegang kekuasaan untuk mengambil keputusan, bukan hanya diterapkan pada eksekutif level tinggi saja, tetapi juga dapat menyangkut anggota legislatif dan badan-badan pelayanan. Jadi bukan hanya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, walikota dan bupati saja yang perlu mengungkapkan kekayaannya. Para anggota DPR/ DPRD pun perlu mengungkapkan seberapa kaya atau seberapa miskinnya mereka sebelum dan setelah duduk di sana. Para pegawai bea cukai, kantor pajak, badan pertanahan, dan sebagainya, di mana seringkali pintu-pintu ‘negosiasi’ alangkah banyaknya terbuka pun perlu untuk mengadakan open house. Fokus utama pengungkapan kekayaan ini tentu bukan hanya sekedar laporan pandangan mata kekayaan yang dimiliki, namun yang lebih utama adalah klarifikasi dari mana dan dengan cara apa kekayaan itu didapatkan. Faktor kedua yang terpenting adalah perbandingan kekayaan antara sebelum dan sesudah memangku jabatan itu. Adalah sia-sia hanya menjajarkan deretan kekayaan dan mengumumkannya ke masyarakat umum. Salah-salah hanya akan menerbitkan rasa iri, dengki, cemburu dan marah jika tanpa disertai klarifikasi yang dapat menyatakan fairness dalam cara mendapatkannya. Adalah sunah untuk menjadi kaya namun terlarang hanya sekedar untuk memamerkannya di tengah-tengah penderitaan sesamanya.

 

Tindak Lanjut

 

Dengan mengetahui ciri-ciri dan kriteria dari good governance tersebut maka dapat ditetapkan langkah-langkah untuk membentuk good governance di Indonesia. Tentu saja cara termudah adalah dengan memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas maka pembentukan good governace, insya Allah, akan terwujud. Namun demikian, langkah pemenuhan kriteria tersebut merupakan hal yang strategis, bukan saja jika ditinjau dari term waktu untuk pemenuhannya tetapi juga menyangkut lingkup yang dicakup yang sangat luas dan berjenjang-jenjang.

Beberapa hal praktis yang dapat ditempuh, di antaranya adalah sebagai berikut :

 

1.      Langkah pertama yang paling esensial adalah mempengaruhi pendapat publik dan pengambil keputusan untuk peduli terhadap efek yang menghancurkan dari penyalahgunaan wewenang dan proses mal-administration melalui debat publik terbuka, konferensi, dan sebagainya. Tentu tidak hanya berhenti dalam proses wacana seperti yang selama ini kita lakukan. Debat sekedar debat dan konferensi untuk popularitas. Perlu tindak lanjut yang riil dari proses tersebut, misalnya dengan dihasilkannya rumusan-rumusan aturan main yang transparan dan disepakati bersama dalam berbagai level pengambilan keputusan di pemerintahan.

 

2.      Pemimpin-pemimpin politik harus secara murni menentukan agenda pemberantasan korupsi dalam program kerjanya dan harus menunjukkan penekanan ke arah itu. Good governance, seperti halnya demokrasi tidak boleh hanya menjadi sekedar slogan, sebagai tameng untuk menentramkan pemberi dana. Promosi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diantaranya menyangkut kampanye melawan korupsi, di mana korupsi merupakan salah satu contoh kongkrit dari praktek administrasi yang keliru (mal-administration) merupakan hal utama untuk menarik bisnisman.  Bagi kalangan bisnis, prinsip utama mereka adalah mengurangi distorsi dari aspek kompetisi yang diakibatkan oleh korupsi yang mengganggu fungsi pasar. Jadi motivasi mereka semata-mata adalah motivasi ekonomi. Ditinjau dari sisi ekonomi produksi, efek dari korupsi sangat banyak. Bukan hanya secara signifikan meningkatkan harga produk dan servis tetapi juga cenderung menurunkan kualitas. Seringkali juga menyebabkan pilihan terhadap teknologi yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan dapat menghambat prioritas pengembangan yang dibutuhkan. Akhirnya korupsi akan merusak moral masyarakat dan membuat investor menjauh serta mengurangi bantuan-bantuan negara asing.

 

3.      Semua kekuatan yang memiliki itikad baik harus bekerja bersama. Hal ini harus merupakan satu koalisi segitiga antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa tidaklah realistis mengharapkan perubahan hanya dilakukan oleh masyarakat semata. Kritik-kritik dari masyarakat bukanlah gugatan  atau pergerakan sistematis untuk mendongkel pemerintahan tetapi merupakan partner, pemantau menuju proses perubahan dan meningkatkan kualitas konstruktif dari kritik tersebut.

 

4.      Pelatihan-pelatihan yang lebih terarah diperlukan bagi organisasi profesi yang secara khusus menghadapi godaan dan bahaya terhadap korupsi (misal bea cukai, pajak, sistem peradilan).

 

5.      Menyangkut proses restrukturisasi, tujuan harus diletakkan terhadap proses pelayanan publik yang efisien dengan standard profesionalisme yang tinggi dan integritas. Hal ini mensyaratkan para pegawai yang bertugas melayani publik diberikan pendapatan yang memadai. Sehingga pegawai tersebut tidak berfikir : “Uuhhh…ngapain juga ngitung-ngitung duit segudang tiap hari punya orang, kalau diri sendiri tak ada yang memikirkan besok makan apa !”

 

6.      Pengkajian ulang atau revisi terhadap peraturan anti korupsi sangat penting khususnya untuk membawanya dalam kerangka hukum internasional yang berlaku universal.

 

7.      Salah satu yang paling berisiko tinggi di mana korupsi menjadi godaan utama  adalah dalam hal pembelian dan kontrak-kontrak. Oleh karena itu prosedur yang ada tentang kedua hal tersebut di semua level harus dikaji transparansi dan efektivitasnya. Terdapat sejumlah aturan dasar yang dapat diacu, misal, jumlah kontrak yang disetujui berdasarkan penunjukan langsung/ direct agreement harus benar-benar ditekan pada angka yang paling minimum.

 

8.      Penting untuk mengkaji ulang efektivitas dari pemantauan mekanisme audit finansial. Dasar hukum dan indepensi dari lembaga ini merupakan pra kondisi untuk mencegah korupsi yang efektif. Jadi misalnya setelah BPK atau BPKP menemukan penyimpangan anggaran, harus terus dikejar mau diapakan laporan penyimpangan tersebut, sejauh mana dari jumlah penyimpangan tersebut yang dapat dikembalikan, apakah si pembuat penyimpangan sebaiknya dimasukkan dalam daftar hitam dan sebagainya di mana selama ini hal tersebut merupakan masalah yang gelap bagi masyarakat.

 

Penutup

 

Ukuran-ukuran yang diperlukan yang tertera dalam ciri-ciri dan kriteria good governance dan tindak lanjut yang dipaparkan di atas merupakan blok untuk membangun sistem integritas nasional. Ukuran-ukuran dan tindak lanjut tersebut tentu saja merupakan masalah utama penyelenggara dan warga negara yang bersangkutan. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh pihak luar. Sebagai partner, baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah asing hanyalah sebatas memberikan dukungan.

Baik parner pemerintah maupun non pemerintah, khususnya di lingkungan Uni Eropa, menempatkan good governance of all resources sebagai kriteria utama untuk memberikan bantuan. Hal ini membawa pada prinsip yang sederhana : negara yang dapat mengelola sumber-sumbernya sendiri secara benar seharusnya dapat berharap dengan mudah akan mendapat bantuan asing. Sebaliknya negara industri memiliki keengganan yang terus meningkat untuk memberi bantuan jika ternyata bantuan tersebut digunakan sebagai sarana untuk membuat kerusakan. Sebagai salah satu cermin misalnya adalah penurunan standar kehidupan yang sangat drastis di Ukraina. Penurunan standard kehidupan yang dihadapi oleh negara Ukraina selama dekade 90-an disebabkan oleh lemahnya pemerintah dalam membentuk aturan hukum, tidak cukupnya perlindungan terhadap hak cipta, korupsi yang meluas dan merata serta saran-saran gila yang dibuat oleh para pembisik di lingkungan pembuat keputusan yang memiliki kepentingan tertentu. Padahal dalam penelitian yang dilakukan oleh Kaufmann dan kawan-kawan yang menyangkut 155 negara dalam hal kontrol tehadap korupsi, Ukraina dan Indonesia hampir memiliki posisi yang sama. Indonesia ternyata dalam hal kontrol terhadap korupsi tersebut masih jauh di bawah Uganda, Bangladesh, Filipina dan Thailand (Kaufmann dkk, 1999). Padahal korupsi adalah kangker ganas dalam pembentukan good governance. Akankah pemerintah yang baru ini menjadi tonggak sejarah pembentukan good governance yang telah kita rindukan selama 56 tahun sejak kemerdekaan kita capai? Jawabnya berpulang kepada para petinggi yang baru usai berpesta. Waktu sungguh sangat mendesak, bukan saatnya lagi banyak bicara dan mengumbar wacana, tetapi kerja, kerja, dan kerja. Biarlah rakyat yang bicara.

Read Full Post »