Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘teori Y’

Kenaikan Gaji, Peningkatan Kinerja dan Pemberantasan Korupsi

 

Oleh: Dr. Dermawan Wibisono

 

 

          Pemerintah tiap periode tertentu selalu mengkaji dan mengambil kebijakan untuk menaikkan gaji Pejabat Tinggi Negara, Pejabat Pemerintahan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemangku jabatan struktural di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan asumsi bahwa kenaikan gaji tersebut akan meningkatkan performansi kerja dan menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kebijakan tersebut telah mengundang berbagai macam pendapat: pro, abstain maupun kontra. Dan sudah sering  pula mengundang para demonstran untuk berunjuk rasa. Sudah dapat diduga bahwa pihak yang pro dan paling sedikit abstain, adalah pertama, orang-orang yang berpegang pada pendapat bahwa KKN akan hilang dan performansi akan meningkat jika pendapatan orang bertambah. Kedua, tentu saja terutama pihak-pihak yang akan menerima ‘rejeki nomplok’ tersebut, termasuk di dalamnya adalah para anggota dewan terhormat yang apa boleh buat, ‘terpaksa’ bersikap :” Seneng juga sih, walaupun ke masyarakat harus tetap terlihat garang berjuang dan memihak kepentingan rakyat !”. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis hypothesis: benarkah kenaikan pendapatan berkorelasi linier dengan penghapusan KKN ?

 

Kerangka kajian

 

Peningkatan performansi kerja dengan cara membangkitkan motivasi individu melalui berbagai macam metode telah lama diteliti oleh para ahli di Amerika Serikat pada akhir tahun 1950-an dan sesudahnya. Uang sebagai sarana pendorong motivasi untuk meningkatkan hasil kerja, pertama kali diperkenalkan oleh Frederick Taylor di lingkungan industri baja untuk level pekerja menengah ke bawah. Konsep tersebut diberlakukan di banyak industri selama beberapa tahun sebelum dikoreksi oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Elton Mayo. Dalam eksperimennya di sebuah perusahaan elektronika, Mayo  mendapatkan hasil bahwa uang bukanlah sarana utama sebagai representasi dari  penghargaan yang akan mengubah perilaku para pegawai dalam perusahaan tersebut. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Georgopoulos dan kawan-kawan. Mereka menyimpulkan bahwa hanya 38% dari responden yang berpendapat bahwa peningkatan performansi merupakan akibat dari peningkatan pendapatan (1957). Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara pendapatan dan performansi memiliki korelasi yang sangat rendah.

Perspektif yang mendasari pemberian imbalan uang sebagai pemicu motivasi kerja seperti yang dijabarkan dalam paragraf di atas merupakan implementasi dari Teori X yang dikemukakan oleh McGregor (1957). Teori X menyatakan bahwa manusia pada dasarnya  memiliki kecenderungan untuk bekerja seminimal mungkin, tidak memiliki ambisi, tidak menyukai tanggung jawab, lebih suka diperintah, suka mementingkan diri sendiri, tidak ingin berubah, tidak cerdas, mudah dihasut, dan gampang disuap. Oleh karena itu untuk mengeliminir sifat-sifat tersebut diperlukan pemicu yang berbentuk insentif. Penerapan teori ini pada level tertentu mungkin akan memberikan efek perubahan yang sangat signifikan, terutama jika ditujukan pada level di mana basic needs (kebutuhan dasar) masih menjadi faktor utama penggerak orang bekerja.  Dan kebutuhan dasar tersebut sudah sepatutnya tidak berada pada diri para pejabat tinggi negara, pejabat tinggi pemerintahan, termasuk di dalamnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa hierarchy kebutuhan manusia, menurut Abraham Maslow, terdiri dari lima tingkatan. Pertama, kebutuhan fisik, berupa kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Kedua, rasa aman yang berupa kebutuhan akan perlindungan dari bahaya, ancaman dan pembinasaan. Ketiga, kebutuhan sosial yang diwujudkan atas keinginan untuk memiliki, berasosiasi, diterima oleh masyarakat sekitar, memberi dan menerima persahabatan dan cinta. Keempat, kebutuhan penghargaan diri dan reputasi yang berupa kebutuhan untuk percaya diri, tidak tergantung pada orang lain,  berkompeten, berpengetahuan, serta kebutuhan akan status, pengakuan, apresiasi dan penghargaan dari masyarakat luas. Kelima, kebutuhan untuk memenuhi pengejawantahan diri (Self-fulfillment) yang berupa kebutuhan untuk merealisasikan potensinya, pengembangan diri yang berkelanjutan, dan menjadi kreatif dan diakui dalam arti yang lebih luas.

Tiga kebutuhan pertama: fisik, keamanan, dan sosial merupakan kebutuhan yang berjenjang pemenuhannya. Artinya, sebelum kebutuhan minimal level di bawahnya terpenuhi, maka orang tidak akan beranjak ke pemenuhan kebutuhan berikutnya. Dengan kata lain, seseorang yang masih kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki sandang yang memadai belum akan memperhatikan pemenuhan kebutuhan akan rasa amannya. Dari sisi ini mudah dipahami jika pada saat ini banyak anggota masyarakat yang bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik tersebut.

Kebutuhan keempat dan kelima tidak berlaku linier dan tanpa batas. Kebutuhan akan penghargaan, reputasi dan pengejawantahan diri merupakan kebutuhan level menengah ke atas. Dan kelas menengah ke atas itu termasuk di dalamnya adalah para pejabat tinggi negara, pejabat pemerintahan, anggota parlemen dan para pejabat struktural di level tertentu. Oleh karena itu peningkatan pendapatan yang fantastis pada golongan ini merupakan  treatment yang tidak tepat sasaran. Kebutuhan kelompok ini sudah seharusnya bukan lagi di level fisik, keamanan dan sosial, tetapi lebih tinggi dari itu. Perlu digarisbawahi di sini pada kata seharusnya, artinya sungguh sangat memprihatinkan jika ternyata para pejabat tersebut masih mendasarkan diri pada tiga kebutuhan dasar. Jika kenyataannya memang itu yang ditemui pada pemangku jabatan saat ini, hal tersebut merupakan handicap bagi sikap mental total dalam diri pejabat dan tidak akan pernah terpuaskan. Seperti yang dinyatakan oleh McGregor bahwa man is a wanting animal – as soon as one of his needs is satisfied, another appears in its place. This process is unending. It continuous from birth to death. Jadi orang-orang yang memang tidak pernah beranjak kebutuhannya dari ketiga kebutuhan dasar tersebut tidak akan pernah kenyang selamanya sebanyak apapun yang dia terima.

Jika kita berfikir positif bahwa orang yang diangkat sebagai pejabat sudah beranjak ke level pemenuhan kebutuhan keempat dan kelima, maka perlakuan terhadap mereka lebih tepat jika menggunakan Teori Y. Dengan teori tersebut kita memandang para pejabat tersebut sebagai individu dewasa yang pada dasarnya rajin, cerdas, mengetahui kebutuhan negara, memiliki motivasi dan potensi pengembangan, memiliki kapasitas tanggung jawab yang memadai dan berperilaku bukan sebagai binatang ekonomi ( Rensis Likert, 1955). Artinya, pemberian pendapatan yang tinggi sebagai motivasi utama untuk mencegah KKN justru akan menyinggung nurani. Karena dengan begitu dapat diartikan bahwa jika gaji tidak dinaikkan maka pejabat tersebut sah-sah saja untuk melakukan praktek KKN.

 

Konsekuensi ikutan

 

Konsekuensi logis dari kebijakan peningkatan pendapatan justru di level tertinggi pemerintahan adalah ketersinggungan rasa keadilan mayoritas pegawai di level  bawahnya dan di masyarakat luas. 

 

Timbulnya rasa ketidakadilan bagi level di bawahnya disebabkan oleh lebarnya jurang pendapatan yang mereka terima dibandingkan dengan pendapatan para pejabat tersebut padahal perbedaan kontribusi mereka tidaklah begitu signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh J.S Adams (1963) mendukung argumentasi tersebut di atas. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa rasa ketidakadilan akan timbul dalam diri siapapun yang menyadari bahwa rasio antara keluaran yang dihasilkannya terhadap pendapatan yang diperolehnya dan rasio keluaran – pendapatan pihak lain dalam organisasi tersebut berada dalam ketidakseimbangan. Oleh karena itu, penting untuk mencari kesetaraan pendapatan terhadap apa yang mereka sumbangkan bagi  organisasi.

Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat luas lebih disebabkan oleh diambilnya sudut pandang bahwa para pengelola negara dan pemerintahan menetapkan kebijakan yang menguntungkan sisi mereka sendiri saja. Artinya, masyarakat akan sampai pada kesimpulan :”Kalau begitu, para aparat pemerintahan boleh mensejahterakan dirinya sendiri, mumpung lagi menjabat “. Akan halnya pihak-pihak lain yang ikut menikmati kebijakan tersebut, semacam anggota dewan, hanyalah ubo rampe, sebagai uang dengar dan agar tidak menggugat.

 

Penutup

Dari kajian tersebut di atas, sampailah kita pada kesimpulan bahwa kebijakan peningkatan pendapatan pejabat negara, pejabat pemerintahan, anggota dewan dan pejabat struktural sebaiknya dikaji ulang untuk mendapatkan formulasi yang lebih adil. Hal ini didukung oleh argumentasi, pertama, seperti yang disinyalir oleh banyak kalangan, bahwa kebutuhan riil pejabat negara dan pejabat pemerintahan sejak bangun tidur sampai tidur lagi sudah dipenuhi oleh negara. Kedua, dan ini yang lebih penting, sudah bukan pada tempatnya bagi pejabat untuk berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti yang dibahas dalam kerangka awal tulisan ini. Artinya, pilih pejabat yang sudah tidak lagi berada dalam pemenuhan kebutuhan tiga zona degradasi terbawah tersebut. Hal ini tidak berarti harus memilih pejabat yang berasal dari lingkungan yang berkecukupan secara materi, tetapi lebih ditujukan pada pemilihan orang-orang yang tidak risau dan tidak silau dengan hal-hal tersebut. Akhir kata, kebijakan peningkatan pendapatan yang fantastis tersebut yang didasari oleh niat baik untuk memberantas KKN dapat dikatakan sebagai perjudian besar. Kita dapat bernasib seperti si Lebai Malang : hutang negara meningkat, ketidakpuasan semakin menggelora dan KKN akan berjalan seperti sediakala. Mudah-mudahan slogan akhir dari lakon babak ini bukanlah : “Maju Tak Gentar Membela Yang Besar !”

Iklan

Read Full Post »